LOMBOK TIMUR – PorosLombok.com | Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur merekrut sebanyak 700 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dengan demikian, total jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK berjumlah 13 ribuan lebih.
Tentunya, dengan pengangkatan pegawai di jajaran Pemkab Lotim maka pembiayaan anggaran mencapai lebih dari Rp. 1,1 triliun.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lombok Timur, H. Hasni, SE, M.Ak menyebutkan, pada tahun 2021 ada sekitar 900 orang diangkat menjadi PPPK. Pada tahun 2022 bertambah menjadi sekitar 2096 orang dan tahun 2023 sekitar 700 orang. Sehingga total jumlah ASN dan PPPK mencapai 4000 lebih.
“Gaji pegawai dan belanja pegawai sekitar Rp. 1,1 triliun lebih atau sekitar 37,4 persen dari total APBD Lotim,” terang Hasni belum lama ini.
Menurut Hasni, sangat wajar jika dana transfer dari pemerintah pusat mencapai Rp. 2 triliun lebih karena besarnya pembiayaan terutama gaji pegawai dan belanja pegawai. Sementara, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lotim hanya sekitar 20,9 persen.
Diakuinya, dana belanja modal mencapai Rp. 397 miliar atau 12,8 persen. Pemda Lotim ada percepatan diawal dengan melakukan pinjaman dari PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sehingga membentuk belanja modal menjadi rendah.
“Belanja modal sekarang ini menjadi lebih kecil karena sudah di push pada tahun sebelumnya,” papar Hasni.
Untuk pembiayaan Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD Lotim pada tahun 2023 bersumber dari DAU yang diarahkan. Meskipun APBD Lotim mencapai Rp. 3 triliun, tapi pembiayaan lain-lain menjadi terlihat kecil. Sehingga di-padu-padankan antara DAU yang diarahkan dengan aspirasi yang diserap oleh anggota dewan. (*)
