“Birokrasi membunuh lebih cepat daripada penyakit. Di RSUD dr. R. Soedjono Selong, pelayanan yang seharusnya menyelamatkan justru menjadi ujian hidup terakhir.”

––———————————————————–

Administrasi Lebih Gawat dari Keadaan Darurat

Zamhuri datang ke RSUD dr. R. Soedjono Selong dengan kondisi kritis. Pria 48 tahun asal Sikur itu mengeluhkan sesak napas, tubuh lemas, dan tensi darah menurun. Keluarga mengira ia akan segera ditangani begitu masuk Instalasi Gawat Darurat.

Namun harapan itu pupus begitu mereka disambut oleh meja administrasi. Bukannya perawat atau dokter, yang pertama ditemui adalah petugas keuangan.

“BPJS-nya tidak aktif,” kata petugas. Mereka meminta uang jaminan sebesar Rp 3,3 juta dibayarkan tunai jika ingin pasien dirawat. Saat istri dan anak Zamhuri masih sibuk menghubungi kerabat untuk pinjaman, detik berlalu, dan tubuh Zamhuri semakin lemah.

Tak ada tindakan medis. Tak ada oksigen. Hanya dokumen dan hitungan uang. Beberapa jam kemudian, Zamhuri dirujuk ke RSUD Patut Patuh Patju di Lombok Barat. Namun semuanya sudah terlambat. Ia menghembuskan napas terakhir sebelum masuk IGD rumah sakit tujuan.

Ramdani, Ketua AMMPK, menyebut kematian Zamhuri sebagai “hasil dari sistem kesehatan yang lebih mementingkan prosedur daripada nyawa manusia.” Keluarga kini hanya bisa menggenggam kuitansi, bukan tangan Zamhuri yang hangat.

Roti Terakhir, Suntikan Terakhir

Kasus serupa dialami keluarga Lalu Putradi. Adiknya, Mevi Alvianingsih, remaja perempuan berusia 14 tahun yang mengidap autisme ringan, sempat membaik setelah dua hari dirawat di RSUD Selong. Ia mulai makan, duduk, bahkan tersenyum.

Namun pagi itu berubah drastis. Seorang petugas datang dengan suntikan. Tanpa penjelasan, tanpa prosedur pemeriksaan, dan tanpa keterlibatan keluarga, cairan disuntikkan ke tubuh Mevi. Tidak sampai satu menit, Mevi berhenti bernapas.

Keluarga terperangah. Mereka menangis histeris. Namun saat bertanya kepada dokter jaga, jawaban justru membingungkan. Ada yang menyebut henti jantung, ada pula yang menyebut autisme sebagai penyebab kematian. Tidak ada hasil diagnosa pasti.

“Kalau memang dia ada gangguan jantung atau elektrolit, kenapa tak dijelaskan dari awal? Kenapa tidak dicegah?” ujar Putradi.

Kematian Mevi menyisakan luka mendalam. Ia pergi bukan karena penyakit yang dideritanya, melainkan karena tindakan medis yang misterius.

IGD: Instalasi Gawat Dokumen

Sejumlah laporan dari warga dan aktivis menyebut pola serupa di ruang IGD RSUD Selong. Pasien datang dalam kondisi darurat, namun diminta melengkapi formulir dan bukti pembayaran sebelum tindakan apapun dilakukan.

Seorang ibu yang membawa anaknya demam tinggi sempat diminta pulang karena belum membawa uang jaminan. Padahal, kondisinya mengarah ke gejala kejang demam. Untungnya, petugas lain yang kasihan segera mengambil tindakan darurat.

Namun tidak semua pasien seberuntung itu. Dalam banyak kasus, waktu terbuang hanya untuk memenuhi prosedur. “Mereka menukar detak jantung dengan tanda tangan,” kata Ramdani.

Antrean Politik di Balik Poli

Keresahan warga juga merebak di ruang poli. Di sini, antrean pasien seharusnya berdasarkan nomor urut. Namun belakangan, ada praktik sisipan oleh “orang dalam”.

Pasien yang memiliki hubungan dengan pegawai rumah sakit atau bagian dari jaringan politik tertentu kerap diprioritaskan. Mereka bisa masuk lebih dulu, meskipun baru datang belakangan.

AMMPK bahkan mengendus nama-nama petugas yang dulu aktif dalam “tim sukses” kepala daerah saat pilkada lalu. Beberapa dari mereka kini memegang peran di bagian pelayanan, membuat sistem antrean seperti panggung kekuasaan.

“Ini bukan sekadar soal etik, tapi soal keadilan publik,” kata Ramdani.

Tanggapan Direktur RSUD Selong

Mendapat sorotan dari berbagai media dan gelombang kritik dari masyarakat, Direktur RSUD Selong, dr. Hasby Santoso, akhirnya buka suara. Ia mengakui ada kelalaian dan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.

Dalam konferensi pers singkat, Hasby berjanji melakukan evaluasi internal dan menyusun ulang SOP pelayanan darurat. Ia juga menegaskan bahwa tindakan medis seharusnya tidak menunggu uang atau dokumen.

Namun permintaan maaf itu tidak cukup. “Kata maaf tidak mengembalikan Zamhuri. Evaluasi tidak akan menghidupkan Mevi,” kata Ramdani, menanggapi pernyataan direktur.

RSUD dr. R. Soedjono Selong adalah rumah sakit rujukan utama di Lombok Timur. Dengan ratusan pasien per hari, rumah sakit ini memegang peran vital dalam pelayanan kesehatan masyarakat.

Namun di balik dindingnya, banyak cerita muram disembunyikan. Mulai dari birokrasi yang kaku, komunikasi medis yang buruk, hingga keberpihakan politik dalam pelayanan.

Keluarga pasien mulai menyebutnya bukan lagi rumah sakit, melainkan “rumah keluhan”. Di mana tangis lebih sering terdengar daripada tawa kesembuhan.

BPJS: Kartu Mati di Meja Pendaftaran

BPJS yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat miskin justru sering kali menjadi ganjalan pertama. Banyak pasien yang ditolak karena data belum sinkron, atau karena sistem mendadak tidak bisa diakses.

Masalah klasik seperti jaringan offline, data ganda, dan keterlambatan pembaruan masih menjadi alasan penolakan pelayanan. Padahal, seharusnya dalam keadaan darurat, pasien tetap mendapatkan pertolongan.

“Pasien datang karena butuh pertolongan, bukan karena ingin menguji sistem,” kata Ramdani.

Keadilan dalam Krisis

Masalah pelayanan kesehatan seperti di RSUD Selong bukan hanya soal teknis, tapi juga soal moral. Ketika tindakan medis ditunda demi prosedur, maka yang dipertaruhkan adalah nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri.

Keadilan dalam pelayanan menjadi ilusi jika petugas lebih takut melanggar SOP daripada kehilangan nyawa seseorang.

Janji Reformasi atau Basa-basi?

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pernah menjanjikan reformasi pelayanan publik, termasuk di sektor kesehatan. Namun berbagai laporan justru menunjukkan arah sebaliknya.

AMMPK dan sejumlah LSM mendesak evaluasi menyeluruh atas manajemen RSUD Selong. Bukan hanya direktur, tapi juga kepala ruangan hingga petugas lapangan.

Selong dan Luka Kolektif

Catatan buram ini bukan hanya milik pasien yang telah pergi. Ia adalah luka kolektif masyarakat Lombok Timur. Sebuah pengingat bahwa sistem yang tak berpihak bisa menjadi lebih mematikan dari penyakit. Dalam sistem yang lamban, satu-satunya yang berjalan cepat adalah kematian.

(arul/porosLombok)