PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan proses distribusi sapi kurban menuju Jabodetabek pada musim pengiriman tahun ini berjalan lebih kondusif dan terorganisir dibandingkan periode sebelumnya.
Langkah perbaikan sistem logistik ini berhasil meminimalisir kendala mendasar yang sering muncul saat puncak pengiriman hewan ternak antar-pulau. Pemerintah kini menerapkan pola pengawasan berlapis guna menjamin kelancaran arus barang.
“Secara umum pelaksanaan lalu lintas ternak tahun ini justru mengalami perbaikan signifikan,” tegas Juru Bicara Pemprov NTB, Dr. H. Ahsanul Khalik pada Rabu (15/04/2026).
Ahsanul Khalik menyebut pengaturan yang dilakukan otoritas terkait berjalan sangat efektif di lapangan. Hal ini sekaligus menepis isu miring mengenai adanya gangguan serius pada pelayanan distribusi di pelabuhan penyeberangan.
NTB memegang peran krusial sebagai lumbung pangan nasional dengan menyuplai sekitar 20 ribu ekor ternak ke wilayah ibu kota setiap menjelang Iduladha. Volume besar ini menuntut manajemen pengangkutan yang ekstra ketat dan terjadwal.
Faktor utama penghambat selama ini diketahui berasal dari keterbatasan moda transportasi laut, khususnya kapal pengangkut truk dan tronton. Persoalan sarana angkut ini menjadi fokus evaluasi pemerintah untuk dibenahi secara bertahap.
“Isu penumpukan di pelabuhan sebenarnya merupakan persoalan tahunan, namun tahun ini kami telah melakukan langkah antisipatif sejak awal,” ujarnya.
Ahsanul Khalik memaparkan bahwa kepadatan di area dermaga dipicu oleh pertemuan dua arus logistik besar secara bersamaan. Musim pengiriman sapi kali ini beririsan langsung dengan jadwal panen raya jagung di wilayah NTB.
Strategi Satgas Terpadu dan Penambahan Armada Tol Laut NTB
Pembentukan Satuan Tugas Terpadu melalui Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1-127 Tahun 2026 menjadi bukti keseriusan pemerintah. Tim ini melibatkan berbagai instansi hingga asosiasi guna mengatur izin keluar masuk hewan.
Penerbitan sertifikat veteriner kini dilakukan secara terjadwal untuk menghindari penumpukan kendaraan pada waktu yang sama. Petugas membatasi pengiriman maksimal 20 armada per kabupaten setiap hari sesuai ketersediaan ruang kapal.
“Kepadatan yang terjadi bukan karena kegagalan sistem, tetapi karena pertemuan arus logistik ternak dan hasil pertanian,” jelas Ahsanul Khalik.
Pemerintah juga telah menyurati Kementerian Perhubungan untuk meminta tambahan armada kapal di Pelabuhan Gili Mas. Optimalisasi jalur tol laut melalui Pelabuhan Bima terus digenjot guna memecah konsentrasi kendaraan di wilayah Lembar.
Aspek kesehatan hewan tetap menjadi prioritas dengan penyiapan dokter hewan serta dukungan pasokan air minum dari BPBD. Edukasi kepada para peternak terus diperkuat agar waktu pengiriman selalu disesuaikan dengan jadwal keberangkatan kapal.
“Alhamdulillah, dengan kerja sama semua pihak, proses pengiriman ternak berjalan lancar dan sistem kita berada pada jalur yang tepat,” pungkasnya.*
