Lombok Timur, PorosLombok.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, melontarkan pernyataan tajam soal maraknya pernikahan anak yang kembali viral di media sosial.
“Kalau cuma bikin Perda, semua juga bisa. Tapi kalau tidak turun ke lapangan, ya percuma,” kata Pria yang akrab disapa kak Opik ini saat membuka Bimbingan Teknis Pengintegrasian PUG dan Kesehatan Reproduksi di Kantor Bupati, Senin (26/5).
Ia mengaku geram melihat praktik pernikahan anak masih terus terjadi, meski aturan sudah dibuat. Ia bahkan mengaku memutar video pernikahan anak yang beredar di media sosial hingga tiga kali.
“Sebagai pemerintah, apalah daya kami jika tidak terus berikhtiar,” ujarnya.
Menurutnya, banyak kasus pernikahan dini di Lombok dipicu kondisi keluarga yang tidak utuh. Parahnya lagi, masyarakat justru membenarkan praktik itu atas nama budaya.
“Pernikahan antar kampung dianggap biasa, padahal belum tentu sejalan dengan pembangunan yang responsif gender,” tegasnya.
Sekda juga menyoroti pentingnya pelibatan laki-laki dalam isu gender, yang selama ini identik dengan perempuan. Ia menilai kesadaran laki-laki tentang peran reproduksi sangat minim.
“Kontrasepsi bukan cuma urusan perempuan. Laki-laki juga harus paham. Kalau tidak, angka kematian ibu dan anak susah ditekan,” katanya.
Kak opik menyebut pendekatan terintegrasi yang melibatkan NGO dan lintas sektor lebih efektif ketimbang pola lama yang jalan sendiri-sendiri.
Ia juga menyinggung pencapaian Lombok Timur yang kini menempati posisi tujuh IPM tertinggi di NTB, naik dari peringkat sembilan. Dari sisi SPM, Lotim bahkan berada di posisi teratas.
“Transformasi sosial ini butuh kesabaran, perencanaan yang matang, dan tentu saja anggaran yang responsif,” ujarnya.
Sekda menegaskan komitmen daerah untuk mempertahankan Universal Health Coverage (UHC) yang telah dicapai sejak 2023. Tahun 2025, fokusnya bukan lagi jumlah peserta, tetapi keaktifan mereka.
Ia meminta desa-desa segera melapor jika ada warga yang meninggal dunia, agar data BPJS tetap akurat dan tidak jadi beban anggaran.
“Data itu penting. Jangan sampai yang sudah meninggal masih tercatat sebagai peserta aktif. Bisa kacau anggaran kita,” tandasnya.
Bimtek yang digelar di Rupatama 2 Kantor Bupati itu dihadiri perwakilan UNFPA, Bappeda, serta DP3AKB Lombok Timur.
(Redaksi / PorosLombok)
