Pojok NTB dan Mi6 Akan Gelar Mimbar Bebas 100 Hari Iqbal–Dinda, Bukan untuk Menjatuhkan

Mataram, PorosLombok.com – Seratus hari masa jabatan Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri (Dinda) bakal dikritisi lewat Mimbar Bebas.

Forum ini digagas Pojok NTB bersama Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 dan akan digelar di Tuwa Kawa Coffee Roastery, Sabtu, 1 Juni 2025. Acara juga akan disiarkan secara langsung oleh Talenta FM.

“Mimbar Bebas ini bukan untuk menjatuhkan, tapi mengingatkan agar kekuasaan tetap berpijak pada rakyat,” kata Admin Pojok NTB, M Fihiruddin, di Mataram, Senin (26/5).

Menurut Fihir, momentum 100 hari adalah waktu yang tepat bagi masyarakat untuk mengevaluasi janji-janji pasangan Iqbal–Dinda. Apakah masih sebatas kata-kata, atau sudah ada bukti nyata.

Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ini dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025. Artinya, mereka akan genap 100 hari menjabat pada 31 Mei mendatang.

“Kalau di hari ke-100 pemimpin sudah tuli terhadap suara rakyat, jangan harap mereka bisa mendengar di hari ke-1.000,” sindir Fihir.

Direktur LOGIS NTB itu menegaskan, Mimbar Bebas ini adalah bentuk partisipasi publik dalam demokrasi. Siapa pun bisa bicara. Kritik, dukungan, atau bahkan pandangan netral semuanya akan diberi ruang.

“Semua suara sama penting. Semua orang berhak didengar,” tegasnya.

Fihir menambahkan, Mimbar Bebas juga diharapkan menjadi penyeimbang atas narasi resmi pemerintah. Sebab, publik butuh gambaran yang utuh, bukan hanya versi pemerintah.

“Respons pemimpin terhadap kritik publik juga akan menunjukkan apakah mereka terbuka terhadap koreksi atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto alias Didu menegaskan, Mimbar Bebas bukan ancaman, melainkan cermin sehat bagi pemerintah daerah.

“Seratus hari bukan masa bulan madu, tapi masa rakyat membuka mata,” ucapnya.

Menurut Didu, pemimpin yang meminta rakyat diam di awal masa jabatannya patut dipertanyakan. “Bisa jadi dia ingin bekerja tanpa kontrol, bukan bekerja untuk rakyat,” pungkasnya.

(*/porosLombok)

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi

TERBARU