Mataram, PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi NTB terus kebut pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2025 yang mendorong pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Langkah ini diyakini jadi solusi cerdas mengatasi kemiskinan ekstrem, terutama di wilayah pesisir.
“Alhamdulillah, 95 persen desa dan kelurahan sudah mengadakan Mudesus,” ujar Gubernur NTB, Dr. H. Muhamad Iqbal saat acara peluncuran di Pendopo Gubernur, Selasa (3/6).
Ia menyebut capaian ini menjadi bukti bahwa desa-desa di NTB sangat responsif terhadap program nasional tersebut.
Gubernur optimistis seluruh desa dan kelurahan akan menuntaskan Mudesus dalam waktu dekat. Sisa desa yang belum menggelar musyawarah sudah dijadwalkan dalam satu hingga dua hari ke depan.
“Insyaallah, satu sampai dua hari ke depan, 100 persen desa kita selesai,” tegas Iqbal.
Ia menilai percepatan ini menegaskan keseriusan NTB sebagai daerah pionir koperasi berbasis desa. NTB bahkan tercatat sebagai provinsi pertama yang mendaftarkan badan hukum Koperasi Merah Putih.
Lombok Tengah menjadi titik awal gerakan sekaligus lokasi sosialisasi pertama program ini.
“Yang pertama kali mendaftarkan badan hukum Koperasi Merah Putih itu NTB, tepatnya Lombok Tengah,” ujarnya.
Ia menggarisbawahi bahwa gerakan ini lahir dari semangat membangun ekonomi akar rumput secara kolektif.
Kementerian Koperasi dan UKM pun turun langsung memberi dukungan. Wakil Menteri beserta jajaran hadir ke NTB untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal.
“Sosialisasi pertama juga dari sini. NTB serius dan konkret bergerak,” tambah Iqbal.
Ia mengatakan, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut.
Pemerintah provinsi bersama kabupaten/kota juga kompak memberikan subsidi biaya pendirian koperasi.
Sebesar 50 persen ditanggung sebagai bentuk dukungan tanpa paksaan dari pemerintah daerah.
“Kami sepakat subsidi 50 persen untuk pembentukan badan hukum koperasi di seluruh NTB,” jelasnya.
Ia menyebut, keputusan tersebut lahir murni dari inisiatif Dinas Koperasi NTB. Iqbal mengajak seluruh pihak mulai dari petani, nelayan, hingga organisasi kemasyarakatan untuk terlibat aktif.
Ia menekankan, koperasi harus jadi lokomotif ekonomi rakyat di desa dan pesisir.
“Koperasi harus jadi guru ekonomi kita. Kita gandeng HKTI, petani, nelayan, semua pihak,” seru Iqbal.
Menurutnya, akar kemiskinan ekstrem bisa dicabut lewat model koperasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Acara tersebut dihadiri Forkopimda NTB, kepala daerah, serta perwakilan dari seluruh kabupaten/kota.
(Redaksi /PorosLombok)
