(PorosLombok.com) – Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie melempar wacana baru soal mekanisme pemilihan wakil presiden (wapres).
Pakar hukum tata negara itu menilai sudah saatnya sistem diubah, dengan memberikan kewenangan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menetapkan wapres.
Menurut Jimly, rakyat cukup memilih presiden, sementara pendampingnya ditentukan presiden terpilih dan kemudian disetujui oleh MPR.
Ia menegaskan cara ini lebih sehat ketimbang praktik yang selama ini dinilainya penuh transaksi politik.
“Wakil presiden itu enggak usah dipilih langsung, dipilih oleh MPR aja,” kata Jimly saat menjadi pembicara dalam Seminar Konstitusi di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/8).
Ia menjelaskan, model tersebut akan memastikan wapres benar-benar sejalan dengan presiden. Dengan begitu, kerja pemerintahan bisa lebih efektif karena tidak ada perbedaan kepentingan di antara keduanya.
“Jadi betul-betul orangnya presiden, bukan orang hasil kasak-kusuk, pragmatis, transaksional,” tegasnya.
Dalam forum itu, Jimly juga mengkritisi keberadaan tiga lembaga perwakilan yang ada saat ini, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Menurutnya, cukup ada dua lembaga saja sehingga struktur perwakilan lebih sederhana.
“Selama 20 tahun terakhir, DPD hanya memberi masukan tanpa bisa membuat keputusan. Aspirasi daerah tidak lebih dari sekadar pertimbangan,” ujarnya.
Selain itu, Jimly mendorong penguatan peran MPR. Ia menilai MPR harus dikembalikan sebagai lembaga tertinggi yang menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sekaligus berwenang melantik presiden dan wapres sebagaimana amanat konstitusi.
“MPR ini harus kita kembalikan sebagai penjelmaan seluruh rakyat,” kata dia.
Jimly lalu mengingatkan bahwa sejak awal MPR dibangun dengan tiga unsur perwakilan, yakni DPR, DPD, dan utusan golongan. Namun, pascareformasi, utusan golongan dihapus sehingga perwakilan rakyat menjadi tidak lengkap.
“Saya anggota MPR utusan golongan terakhir. Sayangnya waktu itu kita kalah oleh semangat reformasi. Padahal tiga sistem perwakilan itu luar biasa, hasil kesepakatan para pendiri bangsa,” pungkasnya.
(redaksi/porosLombok)
