(PorosLombok.com) – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal memastikan renovasi Kantor DPRD NTB yang ludes terbakar saat aksi demonstrasi, Sabtu (30/8), akan dipercepat.
Ia menegaskan, gedung dewan bukan hanya tempat kerja, melainkan simbol wibawa daerah yang tidak boleh dibiarkan hancur terlalu lama.
Iqbal menjelaskan, rencana renovasi sebenarnya sudah masuk program sejak awal masa jabatannya. Hanya saja, sebelumnya dilakukan secara bertahap. Namun, dengan kondisi bangunan kini tidak lagi bisa digunakan, realisasi perbaikan harus segera dilakukan.
“Sebenarnya rencana rehab dulu itu tidak pernah dibatalkan. Jadi saya tidak pernah menarik rencana itu, karena rencananya memang bertahap dalam beberapa tahun ke depan. Artinya dengan kondisi ini harus ada percepatan,” kata Iqbal, Senin kemarin (1/9).
Menurutnya, kantor DPRD merupakan representasi rakyat NTB sekaligus wajah daerah. Oleh karena itu, keberadaannya tidak boleh terkesan seadanya.
“Mau tidak mau itu adalah simbol dari daerah kita. Jadi punya kantor DPRD yang pantas itu juga merupakan simbol kita,” ujarnya menegaskan.
Meski gedung utama terbakar, Gubernur Iqbal memastikan roda aktivitas DPRD tidak berhenti. Ia menyebut sejumlah anggota dewan akan mulai berkantor di gedung sementara, sebagian di Kantor Gubernur NTB dan sebagian lain di lokasi berbeda.
“Besok mungkin sudah mulai beraktivitas, sebagian ada di Kantor Gubernur, sebagian ada di tempat lain. Prioritas kita sekarang mencarikan tempat untuk para anggota DPRD bisa melaksanakan tugasnya, karena ada mandat yang mereka punyai,” tutur mantan Jubir Kemenlu itu.
Iqbal mengingatkan, jika DPRD tidak segera bekerja, maka kinerja pemerintah provinsi juga akan terganggu. Sebab, eksekutif dan legislatif adalah dua unsur yang tidak bisa dipisahkan.
“Kalau mereka tidak bisa menjalankan fungsi, pemerintah provinsi juga tidak bisa menjalankan fungsi. Karena itu dua unsur pemerintah yang saling terkait,” jelasnya.
Di tengah keterbatasan, ia mengapresiasi komitmen para anggota DPRD yang tetap menjalankan perannya. Menurutnya, komunikasi informal antara legislatif dan eksekutif bahkan sudah mulai berjalan sejak hari pertama pascakebakaran.
Hari ini pun DPRD sudah melakukan fungsinya, sudah melakukan pembahasan-pembahasan informal. Karena harus ada konsultasi antara DPRD dengan pemerintah.
“Dengan segala keterbatasan, teman-teman DPRD sangat kelihatan komitmennya untuk segera memulai menjalankan fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan lainnya,” pungkasnya.
