(PorosLombok.com) – Cuaca ekstrem yang mengguyur wilayah Lombok Timur selama dua hari membuat ribuan hektare lahan tembakau tenggelam air.
Tanaman yang menjadi tumpuan hidup ribuan keluarga petani itu kini layu, memunculkan kekhawatiran kerugian besar di tengah harga jual yang juga jatuh bebas.
Muksin, petani asal Desa Darma Sari, Kecamatan Sikur, mengaku dua hektare lebih tanaman dari total tiga hektare lahan tembakaunya rusak parah. Ia menegaskan, daun yang sudah layu mustahil kembali normal.
“Kalau sudah kena hujan, warna daunnya saat dikeringkan berubah coklat. Tembakau seperti itu jarang ada pembeli, sekalipun ada, harganya di bawah Rp10 ribu per kilogram,” keluhnya.Sabtu (13/09).
Menurut perhitungan Muksin, biaya produksi per hektare mencapai lebih dari Rp50 juta. Dengan kondisi lahan yang rusak, potensi kerugiannya menembus Rp150 juta. Ia menambahkan, rendemen tembakau coklat sangat rendah, satu ton basah hanya menghasilkan sekitar satu kuintal kering.
Situasi sulit ini bukan hanya dialami Muksin. Ribuan petani lain di sejumlah kecamatan mengalami hal serupa akibat curah hujan tinggi.
Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Lombok Timur, Lalu Sahabudin, menilai masalah ini bukan sekadar bencana lokal. Ia menyebutnya sebagai musibah nasional karena dipicu pula oleh kebijakan perusahaan rokok besar yang menahan pembelian bahan baku.
“Gudang Garam bahkan sudah menghentikan pembelian karena stok mereka cukup untuk empat tahun ke depan. Sementara sebagian pekerjanya juga terkena pemutusan hubungan kerja,” ungkapnya.
Sahabudin menyebut, pemerintah daerah sulit menjawab tantangan ini karena bersumber dari kebijakan industri skala nasional. Namun ia menegaskan masih ada perusahaan rokok lain yang melakukan transaksi, sehingga petani didorong untuk menjaga kualitas panen agar tetap terserap pasar.
“Kondisi seperti ini menuntut kita menyuguhkan tembakau dengan mutu terbaik. Kalau kualitas buruk, jelas tidak ada yang tertarik,” tegasnya.
Ia meminta petani lapang dada menghadapi musim sulit kali ini, seraya mengajak pemerintah duduk bersama mencari solusi nyata. Menurutnya, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) bisa diarahkan untuk penyediaan sarana produksi agar kualitas tembakau meningkat.
“Kalau pemerintah abai, jalan keluar akan makin sulit ditemukan. DBH CHT ratusan miliar itu mestinya diarahkan untuk membantu petani langsung,” pungkasnya.
(Redaksi/porosLombok)
