(PorosLombok.com) – Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tengah merombak skema perlindungan anak menyusul perubahan struktur organisasi perangkat daerah.
Kepala Dinas Sosial NTB, Ahmad Masyhuri, menjamin transisi birokrasi ini tidak akan menghambat pelayanan terhadap para korban kekerasan.
”Pejabat teknis memang masih menunggu pelantikan, namun penugasan khusus sudah saya instruksikan kepada tim di lapangan agar tetap bekerja,” tegas Ahmad Masyhuri saat ditemui di Mataram.Senin (19/01/2026).
Sejumlah fasilitas seperti UPT Selat Narmada, PSAB Majeluk, hingga gedung eks-Budirini sedang dikaji untuk dijadikan pusat rehabilitasi yang representatif.
Masyhuri menyatakan keputusan final mengenai lokasi rumah aman tersebut masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pimpinan daerah.
”Saya segera melapor ke Gubernur untuk meminta arahan mengenai fasilitas mana yang paling tepat dipergunakan,” tuturnya.
Merujuk pada data terkini, UPT Selat sedang menangani 30 klien anak, di mana tujuh di antaranya merupakan penyintas kekerasan seksual.
Kadis Sosial memperingatkan agar publik dan media menjaga ketat privasi para korban mengingat sensitivitas kasus yang ada.
”Hati-hati dalam pemberitaan karena identitas mereka harus dilindungi sepenuhnya,” pesan Masyhuri.
Ia membedah bahwa akar persoalan kekerasan ini dipicu oleh tekanan ekonomi ekstrem dan degradasi moral. Fenomena memprihatinkan kini muncul ke permukaan, mulai dari anggota keluarga yang menjual saudaranya hingga kasus inses.
”Kemiskinan memicu kekufuran, seperti motif ekonomi dalam kasus kakak menjual adik, ditambah adanya masalah moral hazard pelaku,” ungkapnya.
Fokus perlindungan kini juga diperluas bagi para petugas pendamping yang kerap mendapat intimidasi fisik dari pihak pelaku. Menurutnya, keselamatan personel di lapangan menjadi prioritas agar proses pemulihan korban berjalan tanpa gangguan.
”Petugas kami pun harus diamankan karena mereka sering mendapat ancaman langsung dari pelaku kekerasan,” imbuh Masyhuri.
Meskipun saat ini tengah mengatensi mitigasi bencana alam di wilayah NTB, Ahmad Masyhuri menjamin sinergi dengan kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat tetap berjalan solid guna menekan angka kriminalitas terhadap anak.
(arul/PorosLombok)
