Jakarta,PorosLombok – Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan Menteri Luar Negeri (Menlu), Wakil Menlu, akademisi hubungan internasional, hingga pimpinan Komisi I DPR ke Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan ini digelar untuk berdiskusi mengenai situasi politik luar negeri Indonesia.
Melansir laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab) RI, Rabu (4/2/2026), Presiden Prabowo memberikan sejumlah penjelasan sekaligus mendengarkan masukan dari para tokoh yang hadir. Dalam pertemuan itu, Prabowo menegaskan bahwa diplomasi Indonesia di bawah kepemimpinannya mengutamakan hasil nyata.
”Presiden menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang beliau lakukan selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia,” tulis keterangan di laman Setkab.
Capaian Strategis 1 Tahun Terakhir
Dalam setahun terakhir, Prabowo membeberkan sejumlah hasil konkret yang telah dicapai pemerintah. Salah satunya adalah langkah Indonesia bergabung dengan blok ekonomi BRICS yang beranggotakan Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok.
Selain itu, Prabowo menyoroti keberhasilan penetapan tarif dagang 0 persen di 27 negara Uni Eropa. Di sektor pelayanan haji, pemerintah juga telah mencapai kesepakatan pembangunan Kampung Haji di Arab Saudi sebagai fasilitas khusus bagi jemaah asal Indonesia.
Terkait isu kemanusiaan, Indonesia mencatatkan sejarah dengan ikut menandatangani perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Pascapenandatanganan tersebut, tercatat jumlah konflik dan korban jiwa berkurang secara signifikan.
Penjelasan soal Board of Peace
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga memberikan klarifikasi mengenai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace. Ia menekankan bahwa keanggotaan Indonesia tidak bersifat tetap dan sewaktu-waktu Indonesia bisa menarik diri.
Mengenai isu biaya USD 1 miliar, Prabowo menjelaskan bahwa dana tersebut merupakan dana untuk rekonstruksi Gaza dan tidak bersifat wajib bagi anggota. Saat ini, Indonesia bergabung bersama 7 negara mayoritas Muslim lainnya, yakni Arab Saudi, Turki, Mesir, Yordania, Qatar, UEA, dan Pakistan.
”Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” bunyi keterangan resmi tersebut.
Prabowo menegaskan, langkah ini merupakan bentuk aksi nyata Indonesia dalam mengurangi peperangan di Palestina secara langsung. Menurutnya, kontribusi Indonesia tidak boleh hanya sebatas mengikuti konferensi atau pertemuan resmi semata.
(porosLombok)
