Mataram, Poros Lombok –Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Mataram memperketat perlindungan aset melalui strategi pengamanan fisik di lapangan. Instansi ini mempercepat proses sertifikasi sekaligus memasang papan informasi untuk memperjelas batas wilayah.
Pihak BWI menargetkan seluruh tanah keagamaan memiliki identitas visual demi mencegah klaim sepihak. Kebijakan tersebut menjadi prioritas utama bagi lahan yang telah memiliki dokumen hukum tetap.
”Kami memasang pelang pada titik lokasi tersertifikasi agar akses sengketa di masa depan tertutup,” katanya Ketua BWi Kota mataram H.Muhtar kepada PorosLombok, Senin (9/02/2026).
Langkah preventif ini bertujuan meredam konflik antarwarga akibat ketidakjelasan patok tanah. Muhtar menekankan akurasi batas lahan sangat vital, terutama saat aset menjadi objek persidangan.
”Tujuannya meminimalisir perselisihan, menilik adanya permintaan saksi ahli dari kelurahan untuk keperluan pengadilan baru-baru ini,” jelasnya.
Transformasi Lahan Wakaf Jadi Aset Produktif
BWI memetakan potensi ekonomi besar dari sekitar 8.000 satuan luas lahan di wilayahnya. Pihak pengelola kini mengarahkan fungsi tanah pada sektor komersial guna mendukung kemandirian finansial umat.
Kawasan Masjid Nurul Falah menjadi bukti kesuksesan pengelolaan dengan berdirinya sepuluh ruko perhiasan. Area premium tersebut menyumbang pendapatan tahunan yang sangat signifikan bagi kas lembaga.
”Sewa sepuluh toko emas di sana menghasilkan pemasukan hingga Rp250 juta setiap tahunnya,” ungkapnya.
BWI berkomitmen memperluas cakupan produktivitas lahan pada zona bisnis strategis lainnya. Organisasi fokus mentransformasi tanah pasif menjadi aset produktif yang bernilai ekonomi tinggi.
”Kami terus memacu agar tanah strategis tersebut bisa dikelola maksimal dan lebih menghasilkan,” tegasnya.
Program Wakaf Pewak juga menyasar partisipasi aktif dari lingkungan pendidikan kementerian terkait. Siswa dan guru memberikan donasi ringan untuk menghimpun dana abadi bagi misi kemanusiaan.
”Antusiasme di madrasah sangat luar biasa, satu sekolah sanggup menghimpun dana jutaan rupiah,” jelasnya.
Lembaga mengelola dana tersebut melalui perbankan syariah untuk mendanai penanganan stunting hingga pemberdayaan pedagang. BWI turut mengajak seluruh aparatur sipil negara di Kota Mataram untuk ikut berpartisipasi.
(Ramli Ahmad/PorosLombok)
