PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akhirnya mendatangkan 34 unit mobil dinas listrik baru ke Kota Mataram. Puluhan kendaraan ramah lingkungan ini mengisi area parkir Kantor Dinas Perhubungan NTB di Jalan Langko sejak Sabtu lalu (21/2)

​Kedatangan armada tersebut merupakan tahap awal dari total 72 unit pesanan pemerintah untuk operasional kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemprov NTB mengambil langkah nyata ini guna mempercepat transisi energi hijau di lingkungan birokrasi daerah.

​Pantauan di lokasi memperlihatkan deretan kendaraan canggih bermerek JAECOO dan BYD yang terparkir sangat rapi. Sebagian unit masih menggunakan pelat nomor kode B asal Jakarta, sementara beberapa lainnya belum memiliki tanda nomor kendaraan.

​Petugas keamanan Dishub NTB mengonfirmasi bahwa puluhan mobil tersebut mulai memasuki area perkantoran sejak Jumat siang kemarin. Tim pengantar mengirimkan unit-unit ini secara kolektif menuju lokasi penitipan sementara sebelum distribusi resmi berlangsung.

​”Pihak pengelola mendatangkan 34 unit ke sini sejak hari Jumat,” ujar personel keamanan yang menjaga aset tersebut dengan sigap.baru-baru ini.

​Ia menjelaskan bahwa Biro Umum dan Adpim Setda NTB memberikan mandat langsung untuk menitipkan kendaraan di lahan Dinas Perhubungan. Lokasi tersebut memiliki kapasitas luas yang sanggup menampung seluruh armada baru dalam jumlah besar.

​”Pihak Biro Umum yang menitipkan kendaraan-kendaraan ini di sini,” katanya.

​Pihak penyedia mengirimkan unit secara berangsur dengan frekuensi enam hingga tujuh kendaraan dalam satu kali perjalanan. Para sopir bekerja ekstra melakukan aktivitas bongkar muat guna memastikan seluruh pesanan sampai tepat waktu.

​Namun, petugas keamanan setempat mengaku tidak mengetahui secara mendetail lokasi awal keberangkatan atau gudang penyimpanan mobil tersebut. Fokus penjagaan saat ini hanya tertuju pada aspek keamanan fisik barang selama masa penitipan.

​”Sopir terus bergerak mengambil unit, namun kami kurang tahu lokasi asalnya,” tandasnya.

​Secara terpisah, Plt Kepala Biro Umum dan Adpim Setda NTB, Yus Harudian Putra memastikan bahwa seluruh proses tender telah tuntas. Pihaknya segera mendistribusikan armada kepada para pejabat eselon dua sesuai jadwal yang telah disepakati.

​”Kami menyiapkan 72 unit guna mendukung performa kerja seluruh OPD di lingkup Pemprov NTB,” jelas Yus Harudian Putra, Selasa (24/02).

​Pemerintah memprioritaskan pengiriman pada Februari ini untuk mengoptimalkan penggunaan aset sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sisa unit lainnya akan menyusul pada Maret mendatang sesuai mekanisme kontrak dengan mitra penyedia otomotif.

​Yus memaparkan bahwa alokasi kendaraan listrik ini menyasar pimpinan tinggi pratama hingga unit teknis yang bekerja di lapangan. Efisiensi mobilitas menjadi alasan utama pemerintah dalam menentukan skala prioritas pembagian armada elektrik ini.

​”Instansi membagi unit secara merata bagi pimpinan maupun tim operasional yang memiliki intensitas kerja tinggi,” jelasnya.

​Pemprov NTB juga menerapkan standar kualifikasi ketat melalui e-Katalog untuk menjamin kualitas layanan purnajual bagi kendaraan tersebut. Pihak pemenang tender wajib mengoperasikan kantor cabang di Mataram agar koordinasi teknis dapat berjalan lebih cepat.

​”Pihak penyedia memiliki kantor pusat di Jakarta tetapi mereka mengoperasikan cabang resmi di Mataram,” ungkapnya.

​Skema sewa menjadi pilihan strategis pemerintah agar APBD tidak terbebani oleh biaya pemeliharaan jangka panjang. Sistem ini jauh lebih menguntungkan karena memangkas pengeluaran rutin yang biasanya melekat pada aset milik negara.

​”Pemerintah tidak lagi mengurusi biaya pajak maupun perawatan berkala karena semua menjadi tanggung jawab penyedia,” pungkasnya.*