PorosLombok.com — Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren positif pada pembukaan tahun anggaran 2026. Capaian saat ini menyentuh angka 81,5 miliar rupiah atau setara 14 persen dari total target tahunan.
Pemerintah daerah mematok target keseluruhan sebesar 585 miliar rupiah untuk satu tahun penuh. Angka belasan persen tersebut dinilai sebagai fondasi kuat mengingat proses penarikan pajak baru berjalan efektif selama tiga bulan pertama.
“Capaian 14 persen ini sangat signifikan karena target tahapan triwulan pertama memang dipatok 15 persen,” ujar Kepala Bapenda Lombok Timur Muksin pada Selasa (17/3/2026).
Muksin merincikan skema tahapan kenaikan mulai dari 25 persen di triwulan kedua hingga puncaknya pada periode akhir. Pembagian porsi ini bertujuan untuk menjaga ritme kinerja instansi agar tetap fokus mengejar piutang pajak di lapangan.
Instansi penarik pajak ini memiliki obsesi besar untuk menembus angka 20 persen sebelum menutup bulan Maret. Optimalisasi sistem pembayaran digital menjadi motor penggerak utama yang membuat grafik pendapatan daerah terus menanjak tajam.
“Kami optimis realisasi bisa melampaui angka 20 persen pada akhir triwulan pertama nanti,” jelasnya.
Digitalisasi layanan pajak yang dirintis sejak 2023 terbukti efektif memangkas birokrasi dan kebocoran pendapatan. Kemudahan akses bagi wajib pajak melalui aplikasi membuat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban meningkat drastis.
Bapenda kini mengandalkan sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai mesin penghasil rupiah paling produktif. Potensi besar pada kendaraan roda dua dan empat di pelosok desa mulai digarap secara serius melalui jemput bola.
“Target dari objek PKB tahun ini mencapai 42,5 miliar rupiah untuk memperkuat kas daerah,” katanya.
Selain pajak rutin, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) juga menjadi tumpuan harapan dalam mendulang pendapatan. Sektor ini diproyeksikan mampu menyumbang angka 41,2 miliar rupiah seiring meningkatnya transaksi jual beli kendaraan.
Keberhasilan mencapai target 585 miliar tahun ini akan menjadi batu loncatan besar bagi pembangunan infrastruktur wilayah. Pemerintah daerah berencana menaikkan plafon PAD di atas angka 600 miliar rupiah pada kalender anggaran tahun 2027 mendatang.
“Jika target tercapai maka tahun depan kita siap melompat ke angka di atas 600 miliar rupiah,” pungkasnya.*
