PorosLombok.com – PT Jamkrida NTB Syariah (Perseroda) melaksanakan kunjungan silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur guna memperkuat sinergi kelembagaan serta mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah, Kamis (30/4/2026).

​Langkah taktis ini menjadi jembatan penguatan akses pembiayaan bagi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Pertemuan tersebut fokus pada penjajakan kerja sama strategis antar lembaga.

​Bupati Lombok Timur H. Haerul Warisin menerima langsung jajaran direksi perusahaan penjaminan tersebut dalam suasana hangat. Dirinya menegaskan komitmen pemerintah dalam memberikan kemudahan permodalan bagi para pelaku usaha kecil di wilayahnya.

​Sinergi ini bertujuan menjawab tantangan utama pembangunan daerah, terutama mengenai keterbatasan akses perbankan akibat kendala agunan yang sering dialami warga. Kehadiran Jamkrida diposisikan sebagai solusi konkret atas kebuntuan modal tersebut.

​”Jamkrida hadir untuk menjawab tantangan pembangunan daerah, terutama keterbatasan akses pembiayaan akibat kendala agunan,” ujar Direktur Utama PT Jamkrida NTB Syariah Lalu Taufik Mulyajati.

​Lalu Taufik menjelaskan secara komprehensif peran perusahaan sebagai penggerak ekonomi lokal yang berfungsi meminimalisir risiko bagi lembaga keuangan. Jaminan perusahaan memberikan rasa aman bagi perbankan saat menyalurkan kredit produktif.

​Skema penjaminan ini secara langsung mengubah status pelaku usaha yang sebelumnya sulit mendapatkan bantuan menjadi layak dibiayai. Dampaknya, perputaran ekonomi riil di tingkat akar rumput dapat berjalan lebih dinamis dan berkelanjutan.

​Bupati Haerul Warisin memandang kolaborasi ini sangat strategis mengingat Lombok Timur adalah kontributor PDRB terbesar di NTB. Sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata memerlukan intervensi finansial yang kuat agar bisa berkembang pesat.

​”Melalui jaminan ini, perbankan memiliki keyakinan lebih untuk menyalurkan modal kepada pelaku usaha unbankable,” jelasnya.

​Perusahaan juga melebarkan sayap penjaminan pada proyek strategis daerah yang mencakup sektor pengadaan barang serta jasa infrastruktur. Seluruh pembiayaan yang bersumber dari dana negara kini mendapatkan proteksi risiko secara profesional.

​Hambatan inklusi keuangan di tingkat pedesaan diharapkan dapat terkikis dengan hadirnya skema penjaminan yang adaptif dan inklusif. Hal ini menjadi salah satu prioritas Bupati Haerul Warisin dalam program pengentasan kemiskinan daerah.

​”Peningkatan modal akan menciptakan multiplier effect besar, di mana nilai penjaminan meningkat hingga beberapa kali lipat,” katanya.

​Pihak manajemen menekankan pentingnya penguatan permodalan sebagai langkah krusial meningkatkan kapasitas daya serap pasar yang tersedia. Kapasitas penjaminan saat ini perlu ditingkatkan agar mampu menjangkau lebih banyak pelaku usaha produktif.

​Dukungan tambahan modal dari pemerintah daerah diproyeksikan bakal menciptakan efek pengganda yang sangat luas bagi ekosistem bisnis lokal. Setiap rupiah investasi daerah diklaim mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara masif.

​”Kami ingin mendorong ketahanan ekonomi masyarakat berbasis keuangan syariah melalui akses pembiayaan yang lebih luas,” jelasnya.

​Bupati Haerul Warisin menyambut baik inisiatif tersebut sebagai bagian dari strategi memperkuat struktur ekonomi dan kesejahteraan warga secara merata. Sinergi ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak utama akselerasi pertumbuhan ekonomi,*