PorosLombok.com – Dinas Perhubungan Kabupaten Lombok Timur membongkar adanya inefisiensi anggaran sebesar Rp1,6 miliar setiap bulan hanya untuk membiayai tagihan listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) yang dinilai tidak optimal.

​Tingginya biaya tersebut dipicu oleh dominasi sistem kontrak daya dibandingkan penggunaan meteran listrik pada ribuan titik lampu. Akibatnya, daerah harus membayar beban tetap yang sangat tinggi meskipun kondisi lampu di lapangan banyak yang padam.

​“Baru sekitar 4.203 titik atau 24 persen lampu kita yang sudah termeterisasi di lapangan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Lombok Timur Safwan, Jumat (1/5/2026).

​Safwan merincikan bahwa sisanya sebanyak 14.701 titik masih terikat sistem kontrak daya dengan pihak PLN. Pola pembayaran tanpa meteran ini menjadi beban berat bagi kas daerah karena tidak mencerminkan pemakaian energi listrik yang sebenarnya.

​“Sisanya itu masih dalam bentuk kontrol daya yang memicu tagihan bulanan mencapai Rp1,6 miliar,” jelasnya.

​Data terbaru hasil koordinasi dengan PT PLN pada tahun 2025 menunjukkan jumlah total titik lampu di seluruh wilayah meningkat menjadi 18.904 unit. Padahal, pada laporan akhir tahun 2024 silam, jumlah titik sebaran hanya berada di angka 16.000 unit.

​“Hasil koordinasi dengan PLN menunjukkan ada perubahan jumlah di angka 18.904 titik lampu jalan,” katanya.

​Kesenjangan antara besarnya tagihan dengan kualitas penerangan jalan menjadi sorotan tajam karena merugikan masyarakat pengguna jalan. Banyak warga mengeluhkan kondisi jalan yang gelap gulita meski anggaran yang digelontorkan fantastis.

​“Angka pembayaran ini tidak sebanding dengan kualitas penerangan karena banyak ditemukan lampu tidak menyala,” ujarnya.

​Pemerintah daerah kini tengah menyiapkan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) guna membenahi manajemen lampu jalan secara total. Langkah ini diambil untuk menyerahkan pengelolaan kepada pihak swasta agar lebih profesional dan hemat energi.

​Pihak swasta nantinya akan bertanggung jawab penuh mulai dari perbaikan, penggantian lampu menggunakan LED, hingga optimalisasi jaringan di seluruh kecamatan. Proses strategis ini sedang berjalan dan diproyeksikan mulai terealisasi pada tahun 2027 mendatang.

​“Badan usaha akan berinisiatif menangani penerangan secara menyeluruh mulai dari perbaikan hingga optimalisasi jaringan,” pungkasnya.*