PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat menerjunkan tim teknis gabungan lintas instansi untuk menangani insiden ambruknya atap dua ruang kelas di SMAN 7 Mataram, Selasa (19/5/2026).
Langkah cepat tersebut diambil langsung oleh jajaran eksekutif guna memastikan keselamatan seluruh warga sekolah pasca-kejadian. Penanganan kedaruratan dan evakuasi material reruntuhan di lokasi menjadi prioritas utama.
”Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi NTB,” ujar Juru Bicara Pemprov NTB H. Ahsanul Khalik.
Ia menerangkan bahwa penjabat kepala dinas terkait bahkan langsung turun ke lapangan bersama anggota komisi lima dewan perwakilan rakyat daerah. Kehadiran para pejabat ini untuk memastikan para korban tertangani dengan baik.
Berdasarkan data rujukan medis, empat dari lima siswa yang terdampak kedaruratan tersebut kini sudah diperbolehkan pulang ke rumah. Sementara itu, satu pelajar lainnya masih dalam perawatan intensif untuk pemulihan psikologis.
”Gubernur NTB mengarahkan seluruh pihak terkait untuk memprioritaskan penanganan,” katanya.
Pria yang akrab di sapa Aka ini menambahkan bahwa Gubernur NTB juga menginstruksikan pendampingan penuh terhadap para siswa yang terdampak insiden tersebut. Langkah ini dianggap Penting untuk memulihkan kondisi fisik dan mental anak didik.
Berdasarkan catatan sekilas di lapangan, ruangan yang mengalami kerusakan fatal tersebut merupakan bangunan tua produksi tahun 2006. Konstruksi atap lama itu menggunakan rangka kayu dengan penutup genteng beton yang berat.
”Tim teknis dari Dinas PUPRPKP saat ini sedang melakukan pemeriksaan lebih lanjut,” ujarnya.
Aka menjelaskan bahwa pihak dinas juga langsung melakukan audit kelayakan struktur bangunan lain di area sekolah tersebut. Langkah preventif ini disiapkan demi menjamin hak kenyamanan belajar para siswa tidak terganggu lebih lama.
Pemprov NTB sebenarnya sudah mengalokasikan anggaran perbaikan berkala lewat dana alokasi khusus (DAK) tahun ini. Namun, proses pengerjaan fisik di lapangan sempat terkendala oleh adanya persoalan penanganan hukum yang belum tuntas.
“Pemprov NTB berkomitmen mencari solusi terbaik agar proyek fasilitas belajar yang aman dan layak bisa segera diselesaikan,” pungkasnya.*
