PorosLombok.com – Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur mendesak pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak demi menghindari kekosongan kepemimpinan definitif, Selasa (19/5/2026).

​Langkah taktis tersebut dinilai mendesak agar stabilitas birokrasi di tingkat desa tidak terganggu oleh masa jabatan penjabat (Pj) yang terlalu lama. Keamanan sosial warga juga menjadi pertimbangan utama.

​”Kita tidak mau melihat desa ini terlalu lama dipegang oleh penjabat,” ujar perwakilan Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lombok Timur M.Haerul Ikhsan.

​Narasumber menerangkan bahwa kewenangan seorang penjabat sangat terbatas dalam mengambil keputusan strategis. Kondisi ini dikhawatirkan bakal menghambat realisasi program pembangunan jangka panjang di pedesaan.

​Selain itu, penundaan agenda demokrasi hingga awal tahun depan dinilai akan memicu lonjakan biaya politik yang tinggi. Pelaksanaan yang mendekati bulan suci Ramadan dianggap tidak ideal bagi psikologis massa.

​”Rekan-rekan mendorong agar proses Pilkades ini harus sudah clear pada bulan November atau Desember,” katanya.

​Pembicara menambahkan bahwa kabupaten tetangga seperti Lombok Barat dan Lombok Tengah bahkan menjadwalkan agenda serupa pada Oktober. FKKD berharap Lombok Timur tidak tertinggal dalam mengambil langkah taktis.

​Pihak eksekutif dan legislatif sebelumnya berdalih bahwa penundaan terjadi karena daerah masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) terbaru dari pusat. Regulasi yang dinanti tersebut kini dipastikan telah resmi diturunkan.

​”Sekarang PP ini sudah turun, tidak ada alasan lagi untuk memperlambat,” ujarnya.

​Ia menagih janji bupati dan sekretaris daerah yang sebelumnya berkomitmen untuk langsung bergerak begitu aturan pusat terbit. Pihak dewan diminta ikut menekan pergerakan dinas terkait agar tidak pasif.

​Sektor pendanaan dipastikan aman karena pemerintah daerah telah menyiapkan skema penyelamatan keuangan khusus. Alokasi dana taktis siap dikucurkan demi kelancaran pesta demokrasi tingkat bawah tersebut.

​”Pak Bupati juga ngomong anggaran itu tidak masalah karena kita sudah saving-kan di BTT,” pungkasnya.*