PorosLombok.com – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Timur mengambil langkah antimainstream dalam mengatasi krisis limbah domestik dengan membidik pendanaan internasional melalui Local Service Delivery Improvement Program, Selasa (26/5/2026).
Alih-alih terus bergantung pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang terbatas, instansi ini memilih jalur diplomasi program strategis ke pemerintah pusat. Langkah progresif tersebut diambil guna merombak total sistem tata kelola sampah dari hulu hingga hilir.
“Di tahun 2026 ini pihak DLH sedang memaksimalkan advokasi ke pusat,” ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup Lombok Timur Haji Faturahman.
Faturahman menjelaskan bahwa ketatnya persaingan antar-daerah membuat pihaknya bergerak ekstra cepat dalam melengkapi seluruh dokumen administrasi. Ketepatan pemenuhan syarat ini menjadi penentu utama agar proposal daerah tidak gugur di fase awal.
Skema program garapan Kementerian Dalam Negeri yang disokong oleh Bank Dunia ini dirancang sebagai solusi jangka panjang bagi penataan lingkungan. Sinergi lintas kementerian menjadi pembeda utama proyek ini dibanding program rutin lainnya.
“Prosesnya sedang dalam tahap pelengkapan dokumen administrasi dan persyaratan,” katanya.
Kadis mengungkapkan bahwa kuota penerima manfaat secara nasional sangat terbatas, yakni hanya berkisar antara 28 hingga 30 daerah saja. Kondisi ini memaksa setiap kabupaten menunjukkan komitmen riil dalam pengelolaan kebersihan wilayah.
Kementerian Pekerjaan Umum dijadwalkan bakal mengirim tim khusus untuk melakukan verifikasi faktual secara langsung di lapangan. Penilaian objektif tersebut akan memotret kesiapan teknologi serta daya tampung lahan yang tersedia.
“Alur program ini meliputi verifikasi lapangan hingga penandatanganan perjanjian,” ujarnya.
Ia menargetkan kesepakatan legal bersama pemerintah pusat sudah bisa ditandatangani pada akhir tahun ini. Kepastian hukum tersebut menjadi landasan kuat sebelum melangkah ke tahapan implementasi program yang lebih kompleks.
Memasuki fase lanjutan pada tahun depan, fokus kerja akan digeser pada persiapan non-fisik berupa edukasi dan pengondisian sosial masyarakat. Langkah ini penting agar investasi teknologi modern yang masuk nanti dapat dioperasikan secara optimal.
“Tahun berikutnya akan dilanjutkan ke tahap penyiapan teknologi hingga pembangunan fisik,” pungkasnya.*
