PorosLombok.com – Komisi IV bersama Komisi III DPRD Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat kerja gabungan untuk mengkritisi efektivitas sejumlah program percepatan infrastruktur daerah.
“Mengenai proyek multiyears tiga tahun sesuai rekomendasi Menteri Keuangan, kami minta kejelasan durasi riil kontrak pengerjaannya,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur Amrul Jihadi pada Rabu (17/7/2026).
Amrul Jihadi menilai pihak Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Bina Marga harus transparan mengungkap detail rencana induk agar tidak memicu tumpang tindih pengawasan anggaran di lapangan.
“Kalau waktu pengerjaannya ternyata tetap menghabiskan waktu tiga tahun, maka program percepatan ini menjadi tidak efisien,” katanya.
Ia berpendapat bahwa sistem pembayaran jangka panjang seharusnya diterapkan untuk menyiasati keterbatasan anggaran daerah saat ini, bukan justru memperlama proses penyelesaian fisik proyek di dusun.
“Sebab jika pengerjaan fisik jalan tersebut berjalan lambat, fungsi pengawasan komisi justru berpotensi menabrak aturan hukum,” ujarnya.
Politisi ini kemudian beralih menyoroti anomali target makro ekonomi daerah yang disusun oleh jajaran Bappeda karena dinilai tidak realistis dengan kondisi riil di lapangan.
“Realisasi pertumbuhan ekonomi kita melesat hingga 7,58 persen, padahal target yang dipatok sangat loyo hanya 4,5 persen,” jelasnya.
Pihaknya melihat ada ketidakselarasan indikator kinerja utama karena kesenjangan angka yang terlalu jauh mencerminkan lemahnya perencanaan atau sekadar faktor kebetulan semata.
“Jika capaian tinggi ini hasil dari trik kerja nyata, maka target tahun depan wajib kita patok minimal pada angka 7,5 persen,” tegasnya.
Dewan juga menuntut jaminan kualitas dari proyek infrastruktur jalan yang dikerjakan melalui skema percepatan agar memiliki masa pakai yang panjang dan menguntungkan masyarakat.
“Sampaikan kepada kami berapa tahun kekuatan pelayanan jalan ini, jika rusak sebelum targetnya maka pemerintah bisa kita tuntut,” ujarnya.
Dirinya menekankan bahwa argumentasi klasik mengenai beban kendaraan yang melintas berlebih seharusnya sudah diantisipasi dan dihitung sejak awal tahap perencanaan dokumen teknis.
Pihak legislatif juga mengkritik kebiasaan buruk para kepala organisasi perangkat daerah yang dinilai kurang komunikatif setelah mendapatkan persetujuan dokumen anggaran.
“Teman-teman eksekutif jangan hanya datang memperlihatkan muka saat butuh APBD, tetapi menunjukkan punggung saat pelaksanaan program,” katanya.
Ia mendesak implementasi laporan berkala setiap tiga bulan secara rutin agar progres serapan anggaran dan realisasi fisik dapat terpantau bersama secara terbuka.
“Komisi IV yang membidangi saja belum tahu detail perkembangannya, jangan sampai kebijakan krusial ini diubah sepihak tanpa kejelasan,” pungkasnya.*
