PorosLombok.com – Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Lombok Timur menggelar aksi hearing secara terbuka ke kantor Perum Bulog guna mempertanyakan kejelasan jadwal pendistribusian Bantuan Pangan nasional yang dinilai berantakan.

Aparatur desa mendesak pihak penyalur memberikan transparansi penuh terkait mandeknya pasokan kebutuhan pokok masyarakat miskin tersebut. Persoalan jaring pengaman sosial ini mencuat ke publik dalam pertemuan yang berlangsung khidmat pada Kamis (18/7/2026).

“Coba bayangkan, kita sekarang ini baru menerima jatah untuk bulan Februari dan Maret di bulan Juni,” ujar Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa Lombok Timur M. Haerul Iksan.

Haerul Iksan menilai keterlambatan pengiriman komoditas beras dan minyak goreng ini mencerminkan buruknya tata kelola logistik, sehingga pemerintah desa di tingkat bawah selalu menjadi sasaran kemarahan warga.

Pihaknya mempertanyakan hilangnya alokasi kuota untuk bulan Januari, April, dan Mei yang hingga kini belum diturunkan ke masyarakat. Pola fluktuatif ini dinilai sangat merugikan hak para keluarga penerima manfaat.

“Padahal SOP-nya barang ini harus di-dropping setiap bulan berupa sepuluh kilogram beras dan dua kilogram minyak goreng,” katanya.

Ia membeberkan bahwa karut-marut skema penyaluran ini merupakan warisan masalah dari tahun anggaran sebelumnya. Pada periode lalu, distribusi logistik pangan tersebut juga mendadak mandek total setelah memasuki bulan November.

Pengosongan pasokan di akhir tahun tanpa pemberitahuan resmi itu memicu kecurigaan adanya penyelewengan anggaran penugasan pusat. Pemerintah desa mendesak Bulog tidak bermain-main dengan hak dasar masyarakat miskin daerah.

“Kalau penyaluran oleh Bulog ini diubah menjadi tiga tahap, mohon regulasi penuntunnya dirubah karena Perpresnya tegas mengatur setiap bulan,” ujarnya.

FKKD Lombok Timur mencatat ada empat bulan kekosongan pasokan yang belum tersalurkan ke tingkat akar rumput sepanjang tahun berjalan. Situasi ini dinilai janggal mengingat kondisi riil stok material di gudang negara dalam posisi aman.

Pihak desa mendesak penyerapan logistik segera dipercepat agar kualitas komoditas beras tidak menurun akibat terlalu lama mengendap di ruang penyimpanan. Rapat dengar pendapat ini diharapkan mampu mengurai sumbatan informasi.

“Kami mempermasalahkan sistem ini agar program dari Badan Pangan Nasional bisa diperjelas secara transparan,” jelasnya.

Menanggapi aksi protes para kepala desa, pihak Perum Bulog langsung memberikan klarifikasi resmi mengenai batasan kewenangan eksekusi logistik di daerah. Lokasi penyimpanan dipastikan tidak memiliki niat menahan hak warga.

“Kami sangat menghargai aspirasi bapak-bapak untuk mendapatkan kejelasan mengenai alokasi jadwal penyaluran bantuan pangan,” ujar Kepala Bulog Cabang Lombok Timur Dindi Wida Pusparanti.

Pusparanti menjelaskan bahwa untuk tahun anggaran berjalan ini, dokumen penugasan resmi yang turun dari pemerintah pusat memang baru menerbitkan perintah salur untuk dua periode alokasi saja.

Pihak manajemen logistik tidak memiliki wewenang hukum untuk mengeluarkan material komoditas dari gudang penyimpanan tanpa adanya surat perintah resmi yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional.

“Keterlambatan penyaluran di bulan Juni kemarin terjadi akibat adanya sedikit kendala teknis pada pengadaan kemasannya,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa kelangkaan bahan baku plastik untuk kantong pelonggok pangan tersebut dipicu oleh dinamika krisis logistik internasional. Masalah penyiapan kemasan standar itu baru berhasil teratasi pada awal bulan berjalan.

Setelah kendala pembungkusan selesai, pihak instansi langsung menggenjot proses pengiriman secara reguler ke seluruh wilayah kerja. Manajemen mendukung penuh rencana para kepala desa untuk bersurat ke otoritas pusat.

“Mengenai hilangnya alokasi bulan Januari, April, dan Mei, di internal kami memang tidak ada perintah penugasannya,” ujarnya.

Pusparanti menegaskan bahwa institusinya hanya bertindak sebagai operator penyedia material yang bergerak berdasarkan instruksi berkala dari Bapanas. Pihaknya tidak memegang dokumen regulasi jangka panjang terkait rutinitas bulanan.

Setiap lembar surat tugas yang terbit akan langsung menentukan volume komoditas serta sasaran wilayah secara spesifik. Untuk alokasi berjalan, total target penerima manfaat di daerah ini mencapai ratusan ribu kepala keluarga.

“Volume beras untuk dua bulan alokasi di Lombok Timur mencapai 5.172 ton beserta satu juta liter minyak goreng,” katanya.

Pihak instansi berkomitmen merampungkan seluruh proses penurunan logistik ke tingkat desa dalam minggu ini guna mengejar penyelesaian administrasi. Manajemen juga berjanji mengevaluasi kinerja para petugas lapangan yang tidak tertib.

“Masalah penunjukan petugas dari luar wilayah akan menjadi bahan evaluasi internal kami demi perbaikan penyaluran ke depan,” pungkasnya.*