PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap modus penipuan giveaway ilegal yang mencatut nama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal pada Sabtu (4/7/2026).
“Mari selalu melakukan verifikasi terhadap setiap informasi yang diterima,” kata perwakilan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB.
Instansi penyiaran resmi daerah tersebut mendeteksi pergerakan sindikat yang memanfaatkan aplikasi pesan singkat WhatsApp dengan menggunakan nomor luar daerah. Dalam operasinya, pelaku secara agresif meyakinkan para korban bahwa mereka telah terpilih menjadi pemenang hadiah uang tunai dalam jumlah fantastis.
“Jangan mudah tergiur oleh janji hadiah dengan syarat melakukan transfer sejumlah uang,” ujarnya.
Untuk memuluskan aksi lancung tersebut, komplotan penipu ini nekat memalsukan dokumen negara bersimbol Garuda yang disertai tanda tangan tiruan. Mereka juga memanfaatkan fitur panggilan video berdurasi pendek guna mengelabui psikologis masyarakat agar percaya pada identitas palsu sang pejabat.
“Jika menemukan modus serupa, segera laporkan kepada pihak berwenang agar tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban,” jelasnya.
Setelah berhasil membangun kepercayaan, pelaku mulai meminta kompensasi berupa penyetoran data pribadi yang bersifat sangat rahasia. Korban diwajibkan mengirimkan foto kartu identitas diri beserta nomor rekening bank dengan dalih kelengkapan berkas administrasi pencairan dana.
“Pemerintah Provinsi NTB maupun Gubernur NTB tidak pernah menyelenggarakan giveaway berhadiah uang tunai,” katanya.
Menanggapi maraknya laporan kasus digital ini, pihak dinas meminta warga untuk langsung memblokir nomor kontak yang mencurigakan tersebut. Setiap program resmi dari pemerintah daerah dipastikan selalu menggunakan saluran situs web berdomain resmi, bukan melalui nomor personal.
“Setiap permintaan transfer uang dengan dalih memperoleh hadiah merupakan indikasi kuat tindak pidana penipuan,” ujarnya.
Masyarakat juga diimbau untuk menjaga kerahasiaan sandi perbankan dan tidak gegabah mengirimkan uang penalti atau aktivasi dengan alasan apa pun. Penguatan literasi digital secara mandiri menjadi benteng paling ampuh agar tidak terjebak dalam skema penipuan siber yang merugikan finansial.
“Masyarakat diminta untuk tidak mudah percaya terhadap surat, pesan, maupun panggilan yang mengatasnamakan pejabat pemerintah tanpa verifikasi,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi NTB kini telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melacak keberadaan pemilik nomor rekening penampung dana hasil kejahatan tersebut guna mencegah jatuhnya korban baru di tengah masyarakat.*
