PorosLombok.com – Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (Himmah NWDI) Cabang Lombok Timur menggelar aksi dengar pendapat bersama jajaran legislatif. Pertemuan tersebut berlangsung tegang saat membahas prioritas pembangunan daerah pada Jumat (26/6/2026).

Organisasi kepemudaan ini menyoroti tajam kebijakan pengalokasian anggaran daerah yang dinilai tidak berpihak pada kemaslahatan publik. Mereka mendesak parlemen membatalkan proyek kosmetik di dalam gedung kedewanan demi membiayai perbaikan jalur transportasi massal.

Ketua Cabang Himmah NWDI Lombok Timur Muzanni memprotes keras rencana penataan estetika ruang kerja para wakil rakyat. Menurutnya, proyek interior tersebut sangat melukai perasaan warga yang setiap hari berhadapan dengan infrastruktur jalan yang hancur.

“Ini sebetulnya antara skala prioritas renovasi interior Dewan Lombok Timur yang memang itu menjadi keresahan,” katanya.

Muzanni menjabarkan kerusakan parah tersebar di beberapa kecamatan yang masuk dalam wilayah daerah pemilihan empat. Jalur penghubung di wilayah Pengadangan, Pringgasela, hingga Jurit kini dilaporkan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan.

Akses transportasi di kawasan Wanasaba Lau juga tidak luput dari kerusakan sistemik yang mengganggu aktivitas harian. Mahasiswa menilai situasi ini sangat sensitif bagi stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat akar rumput.

Muzanni mendesak pimpinan parlemen segera memindahkan alokasi dana pemeliharaan gedung untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Sektor infrastruktur dasar harus diposisikan sebagai program kerja paling utama pemerintah daerah saat ini.

“Nah, sebenarnya kami minta untuk anggaran itu dialihkan karena apa? Banyak hal yang lebih prioritas daripada ini,” ujarnya.

Aktivis pemuda ini menerangkan bahwa bentangan aspal yang hancur di sekitar Pringgasela mencapai panjang sekitar satu kilometer. Titik terparah berlokasi tepat dari depan fasilitas pusat kesehatan masyarakat menuju ke area pemukiman.

Muzanni menambahkan kerusakan juga memanjang dari area pasar lokal menuju ke wilayah utara Pengadangan. Pengendara roda dua maupun roda empat kerap mengalami kecelakaan akibat menghindari lubang di pertigaan jalan.

Ketua Himmah NWDI Lombok Timur Muzanni mengungkapkan dampak buruk dari pembiaran fasilitas publik ini telah merenggut nyawa penduduk. Hambatan transportasi tersebut bahkan sempat menghalangi iring-iringan warga yang hendak menuju ke pemakaman.

“Bahkan ada kejadian warga sampai di kuburan bahkan, sampai meninggal,” jelasnya.

Menanggapi tuntutan mahasiswa, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur Amrul Jihadi memberikan penjelasan mengenai tata kelola proyek infrastruktur. Pihaknya menyatakan setiap pembangunan fisik di daerah memiliki standardisasi operasional terkait batas waktu ketahanan.

Ia menyebut Dinas Pekerjaan Umum selaku instansi teknis telah menghitung kalkulasi umur rencana penggunaan setiap jalur lintas. Kerusakan dini sebelum batas waktu habis mengindikasikan adanya kekeliruan dalam proses pengerjaan di lapangan.

Legislator ini meminta seluruh lapisan masyarakat ikut terlibat aktif melakukan fungsi kontrol terhadap proyek yang berjalan. Pengawasan ketat sejak awal pengerjaan dinilai menjadi kunci utama untuk menjaga kualitas mutu infrastruktur.

“Kalau memang tidak baik, nah itu suarakan!” tegasnya.

Jihadi memaparkan degradasi fasilitas publik dapat dipicu oleh faktor usia yang telah melampaui ambang batas pemakaian. Selain itu, aspek eksternal seperti bencana alam berupa banjir dan tanah longsor sering menjadi penyebab utama.

Dirinya menolak dikotomi yang membandingkan urgensi antarsektor pembangunan karena seluruh lini memiliki porsi kepentingan masing-masing. Perawatan kompleks parlemen diklaim sebagai langkah antisipasi agar biaya perbaikan tidak membengkak di masa depan.

Amrul Jihadi meluruskan bahwa nilai proyek rehabilitasi gedung tersebut hanya berkisar Rp1,2 milar. Dana tersebut dialokasikan untuk menunjang kenyamanan warga saat menyampaikan aspirasi ke kantor rakyat.

“Di mana pemeliharaan itu sebenarnya harus, jadi jangan sampai kita tunggu rusak,” ucapnya.

Ia menekankan bahwa gedung legislatif mengemban tugas ganda yang krusial bagi keberlangsungan sistem pemerintahan daerah. Tempat ini berfungsi sebagai pusat perumusan regulasi anggaran sekaligus lokasi evaluasi kinerja eksekutif.

Pria ini menilai ruang rapat yang representatif akan meningkatkan efektivitas kerja antara legislator dan jajaran birokrasi. Kelancaran agenda pengawasan jalannya roda pemerintahan sangat bergantung pada kesiapan fasilitas penunjang di parlemen.

Amrul Jihadi menegaskan kenyamanan tempat musyawarah berdampak positif pada kualitas produk hukum yang dihasilkan. Pembenahan fisik perkantoran diklaim tidak akan mengurangi komitmen pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

“Jadi dua fungsi, pemerintahan dan juga pelayanan masyarakat,” pungkasnya.*