PorosLombok.com – KONI Kabupaten Sumbawa mengecam keras keputusan pengurus cabor yang mendiskualifikasi sembilan atlet taekwondo resmi mereka saat technical meeting Pekan Olahraga Provinsi, Selasa (21/7/2026).
“Kami mempertanyakan apa arti penerbitan ID Card resmi jika atlet yang sah masih bisa digugurkan secara sepihak,” ujar Ketua KONI Kabupaten Sumbawa, Abdul Rafiq.
Langkah pembatalan sepihak tersebut dinilai sangat merusak integritas sistem verifikasi kejuaraan daerah. Pengurus cabor Taekwondo Indonesia NTB dianggap telah mengabaikan dokumen legalitas atlet yang sebelumnya sudah lolos tahapan administrasi ketat di tingkat panitia provinsi.
“Porprov merupakan agenda resmi pemerintah bersama KONI sehingga penyelenggaraannya wajib menjunjung tinggi asas keadilan dan kepastian hukum,” katanya.
Pihak jajaran pengurus daerah menegaskan bahwa seluruh pegulat dan atlet bertanding membawa nama baik wilayah. Oleh karena itu, pimpinan kontingen menuntut perlindungan hak secara penuh agar seluruh perjuangan dan latihan keras para olahragawan tidak terbuang sia-sia di meja panitia.
“Tidak boleh ada ruang bagi tindakan yang mencederai semangat olahraga dan merampas hak atlet untuk bertanding di arena resmi,” ujarnya.
Keputusan diskualifikasi dadakan ini menimbulkan kekecewaan mendalam bagi jajaran pelatih, pendamping, serta keluarga atlet asal Sumbawa. Dampak psikologis akibat ketidakjelasan aturan ini berpotensi merusak masa depan karir para pemuda berbakat di bidang seni beladiri tersebut.
“Kami meminta KONI NTB segera mengambil sikap tegas dan objektif untuk memulihkan hak para peserta yang memenuhi syarat,” jelasnya.
Induk organisasi olahraga kabupaten ini melayangkan desakan resmi kepada pucuk pimpinan pemerintah provinsi agar turun tangan menyelesaikan kemelut. Intervensi pimpinan daerah sangat dibutuhkan untuk menjamin pelaksanaan ajang olahraga terbesar di Nusa Tenggara Barat ini berjalan bersih.
“Kami memohon Gubernur dan Wakil Gubernur memerintahkan investigasi menyeluruh terhadap proses yang merugikan sembilan atlet kami,” katanya.
Sanksi berat harus dijatuhkan apabila tim pemeriksa menemukan indikasi perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh oknum penyelenggara. Ketegasan penegakan aturan menjadi kunci utama untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap tata kelola olahraga di tingkat regional.
“Dunia olahraga tidak boleh dikotori oleh kepentingan kelompok yang tega mengorbankan masa depan para atlet muda,” ujarnya.
Gugatan resmi siap dilayangkan ke Badan Arbitrase Keolahragaan Nasional jika jalur musyawarah tingkat provinsi mengalami jalan buntu. Langkah hukum lanjutan ini diambil sebagai bentuk perlawanan atas kesewenang-wenangan keputusan teknis di lapangan.
“Perjuangan ini bukan sekadar membela atlet Sumbawa, tetapi untuk menjaga marwah olahraga dan menegakkan keadilan,” jelasnya.
Seluruh jajaran pengurus daerah berkomitmen mengawal kasus perselisihan ini hingga tuntas demi menjamin nilai sportivitas tetap dijaga. Transparansi keputusan panitia menjadi syarat mutlak agar arena kompetisi tidak dicemari oleh praktik diskriminatif yang merugikan.
“Keadilan harus hadir di arena pertandingan karena atlet datang untuk bertanding secara jujur, bukan untuk dipermainkan,” Pungkasnya.
