PorosLombok.com – Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyerahkan Radiogram Mendagri kepada Wakil Bupati Lombok Barat Hj. Nurul Adha untuk menjalankan tugas dan wewenang bupati guna mencegah kekosongan kepemimpinan daerah, Rabu (22/7/2026).
“Kami menyerahkan Radiogram Mendagri agar Ibu Wakil Bupati menjalankan tugas bupati serta menyerahkan Surat Gubernur sebagai pedoman operasional,” ujar Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.
Langkah cepat ini diambil untuk menjamin seluruh roda pemerintahan dan layanan publik di Kabupaten Lombok Barat tetap berjalan normal. Penyerahan dokumen resmi tersebut menjadi jawaban atas penetapan status hukum Bupati H. Lalu Ahmad Zaini.
“Pemerintah daerah tengah menghadapi pembahasan LKPJ 2025 serta penyusunan KUA-PPAS yang tidak boleh terhenti,” katanya.
Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh tahapan penganggaran daerah agar selesai tepat waktu. Pengawalan ini krusial demi menjaga kepastian program pembangunan serta hak-hak pelayanan masyarakat.
“Penugasan ini berlaku sampai ada arahan resmi lanjutan dari Pemerintah Pusat yang disampaikan melalui gubernur,” jelasnya.
Mantan Dubes RI tersebut memperjelas bahwa penyerahan dokumen ini bukan merupakan bentuk pengangkatan Pelaksana Tugas Bupati. Secara struktur hukum, pejabat bersangkutan tetap memegang jabatan definitif sebagai wakil bupati.
“Jabatan beliau tetap Wakil Bupati tetapi menjalankan tugas dan wewenang bupati sesuai mandat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,” ujarnya.
Sementara itu, jajaran pemerintah provinsi juga membuka ruang konsultasi seluas-luasnya bagi pimpinan daerah sementara tersebut. Fasilitas pendampingan ini disiapkan jika muncul kendala teknis saat pengambilan kebijakan mendesak.
“Kami menerima amanah ini untuk melanjutkan kesinambungan kepemimpinan yang telah disepakati bersama sejak awal pelantikan,” ujar Wakil Bupati Lombok Barat, Hj. Nurul Adha.
Nurul Adha menyatakan kesiapannya dalam memikul tanggung jawab besar demi kepentingan seluruh warga Lombok Barat. Pihaknya berkomitmen menjaga soliditas birokrasi di tengah situasi sulit yang sedang dihadapi daerah.
“Dalam waktu dekat kami mengumpulkan seluruh kepala perangkat daerah guna memperkuat koordinasi dan menjaga kestabilan kerja,” katanya.
Langkah konsolidasi internal menjadi prioritas utama guna memastikan seluruh aparatur sipil negara tetap bekerja secara profesional. Konsolidasi ini juga ditujukan untuk mencegah kemandekan pelayanan di seluruh dinas.
“Kami akan membangun komunikasi konstruktif bersama DPRD demi menyelesaikan berbagai agenda anggaran strategis,” jelasnya.
Kemitraan harmonis antara eksekutif dan legislatif dinilai menjadi kunci utama dalam meloloskan penetapan APBD Perubahan. Sinergi kedua lembaga ini diposisikan sebagai jembatan untuk memulihkan kepercayaan publik.
“Kebersamaan seluruh jajaran menjadi kunci utama untuk melewati dinamika ini dan memulihkan kepercayaan masyarakat,” ujarnya.
Dukungan penuh dari seluruh jajaran birokrasi sangat dibutuhkan agar roda pemerintahan daerah tetap melaju kencang. Profesionalisme aparatur dipandang sebagai fondasi utama dalam menjaga iklim kerja yang kondusif.
“Seluruh pengabdian ini kami dedikasikan untuk memastikan hak pelayanan publik warga tetap terpenuhi secara optimal,” katanya.
Penegasan kewenangan ini memberikan kepastian hukum bagi seluruh jajaran aparatur dalam menjalankan tugas harian. Langkah tersebut sekaligus membuktikan kehadiran negara dalam menjaga stabilitas wilayah.
“Sesuai arahan pimpinan provinsi, kami akan menjalankan birokrasi secara bersih dan berintegritas,” pungkasnya.*
