PorosLombok.com – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Indah Dhamayanti Putri, melemparkan pujian atas kinerja cepat jajaran Badan Pusat Statistik yang sukses merampungkan pendataan Sensus Ekonomi hingga menyentuh angka 94 persen pada Selasa (11/8/2026).
“Alhamdulillah, pendataan sensus kita saat ini sudah berhasil menembus angka 94 persen,” ujat Indah.
Pemerintah Daerah NTB menilai capaian masif ini bukan sekadar mengejar target angka statistik di atas kertas, melainkan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun basis data ekonomi daerah yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Penyelesaian data ini menjadi pondasi utama pemerintah untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang jauh lebih tepat sasaran,” katanya.
Sinergi yang kian erat antara Pemprov NTB dan BPS ini sekaligus memperkuat koordinasi tata kelola pemerintahan berbasis data mutakhir guna memetakan arah pertumbuhan ekonomi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten dan kota secara terukur.
“Kami sangat membutuhkan pasokan data yang valid untuk membaca dinamika serta struktur ekonomi warga NTB secara riil,” tegasnya.
Menanggapi dukungan penuh dari pihak pemerintah daerah, Kepala BPS Provinsi NTB, Wahyudin, memastikan jajarannya di lapangan bakal terus memacu percepatan sisa target pendataan tanpa sedikit pun mengorbankan kualitas maupun akurasi data.
“Sisa target pendataan ini akan terus kami akselerasi agar rampung tepat waktu dengan kualitas yang tetap terjaga,” ulasnya.
Selain menuntaskan agenda sensus, kolaborasi strategis kedua instansi ini langsung diarahkan untuk merancang agenda kunjungan kerja Wagub ke Pulau Sumbawa pada akhir Agustus mendatang guna menggelar pasar murah demi menekan laju inflasi.
“Kami menyiapkan data indikator harga kebutuhan pokok sebagai pijakan utama pemerintah dalam menentukan titik lokasi intervensi,” jelas Wahyudin.
Penggunaan data statistik inflasi secara presisi ini diharapkan mampu membuat program intervensi harga komoditas pangan dari pemerintah daerah menjadi lebih responsif serta berdampak langsung bagi keterjangkauan daya beli masyarakat NTB.
“Data ini harus menjadi instrumen pengambilan keputusan yang nyata dan mampu mengarahkan pembangunan daerah secara tepat,” pungkasnya.
