PorosLombok.com – Suhu politik lokal di Lombok Timur mendadak memanas setelah Ketua Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Lotim, Haerul Ihsan, secara terbuka melontarkan bantahan keras terhadap berbagai tudingan miring terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial pada Rabu, (26/08/2026).
“Kok sedikit-sedikit desa terus yang disalahkan. Padahal, pihak desa juga tidak tahu-menahu mengenai perubahan status desil penerima bansos ini,” ujarnya.
Pihak FKKD menegaskan bahwa pergeseran kategori kesejahteraan tersebut terjadi secara nasional di luar kendali birokrasi tingkat desa, sehingga banyak warga kurang mampu mendadak terpental dari daftar penerima.
“Masalah perubahan desil ini merata di seluruh Indonesia. Banyak warga miskin yang betul-betul layak dapat, tetapi tiba-tiba terpental gara-gara desilnya mendadak tinggi,” jelasnya.
Keadaan ini membuat para kepala desa kerap berhadapan langsung dengan kemarahan warga di lapangan yang kehilangan hak tanpa penjelasan transparan dari instansi pengelola data pusat.
“Kami di tingkat desa justru ikut membela warga miskin yang mendadak tidak menerima bantuan lagi akibat penyesuaian data pusat tersebut,” katanya.
Diberitakan sebelumnya Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB), Eko Rahadi, S.H., melayangkan kritik tajam dan menuding adanya praktik kotor yang melibatkan oknum aparatur tingkat lokal dalam manipulasi data tersebut.
“Sistem pendataan bansos di daerah kita ini sengaja diacak-acak oleh oknum di Dinas Sosial serta aparatur desa demi keuntungan kelompok tertentu,” ujarnya.
Sorotan tersebut juga menyinggung lemahnya koordinasi antara instansi sektoral di daerah yang dinilai gagal menyatukan basis data kependudukan secara terintegrasi dan akurat.
“Setiap dinas punya data sendiri-sendiri, mulai dari Dinas Sosial, Pertanian, Kesehatan, hingga Perdagangan, tanpa ada koordinasi yang jelas,” jelasnya.
Tuduhan kian memanas tatkala muncul dugaan adanya aksi nepotisme terselubung yang dilakukan oknum aparat desa demi meloloskan kerabat dekat ke dalam kategori penerima bantuan.
“Aparatur desa dengan sengaja memasukkan nama keluarga mereka sendiri ke daftar desil bawah agar bisa menikmati bansos secara merata,” pungkasnya.*
