PorosLombok.com — Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat merombak total tata kelola birokrasi daerah demi memacu efektivitas kinerja pelayanan publik di Mataram, Senin (24/8/2026).
Orang nomor satu di NTB tersebut menegaskan komitmennya untuk membangun jajaran aparatur yang lebih terintegrasi, responsif, serta selalu siap memecahkan berbagai persoalan di lapangan.
“Perubahan terpenting dari penerapan management talent ini terletak pada cara kita memotret prestasi pegawai secara objektif,” tegas Gubernur NTB H. Lalu Muhamad Iqbal saat memimpin Rapat Pimpinan Pemprov NTB.
Penerapan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut resmi mengacu pada Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 863 Tahun 2026. Melalui regulasi anyar ini, Pemprov NTB bertekad memetakan kebutuhan pegawai secara akurat guna mengikis ketimpangan distribusi personel di seluruh perangkat daerah.
“Sekarang semua orang harus mampu memotret potensi dan rekam jejak dirinya sendiri, karena itu keaktifan individu menjadi sangat penting,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah, Gubernur Iqbal menginstruksikan seluruh jajarannya untuk tetap menyajikan performa kerja yang maksimal. Keterbatasan anggaran daerah tidak boleh dijadikan alasan yang menyurutkan semangat pembenahan kualitas aparatur birokrasi.
“Dengan fiskal yang ada, bagaimana kita bisa berbuat lebih banyak tanpa harus terus-menerus berpikir menambah anggaran belanja,” katanya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya penguatan koordinasi internal sejak dini untuk mendeteksi potensi hambatan kerja. Seluruh dinas dan institusi teknis diminta selalu mengedepankan sinergi lintas sektor agar setiap permasalahan publik bisa segera rampung sebelum membesar.
“Teman-teman hadir di tengah publik membawa nama besar Pemprov NTB, karena itu mari kita selalu datang sebagai satu atap yang solid,” jelasnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri menekankan pentingnya evaluasi penanganan bencana alam secara menyeluruh. Pengalaman berharga Tim Solidaritas Kerja Sama Regional Bali-NTB-NTT saat menyalurkan bantuan Gempa M7,7 di NTT menjadi barometer utama perumusan mitigasi bencana yang lebih matang.
“Kita tidak boleh gagap saat bencana melanda, sehingga pembentukan Satgas Kebencanaan NTB yang terstruktur menjadi kebutuhan yang sangat mendesak,” kata Wakil Gubernur NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Satuan tugas kebencanaan tersebut nantinya akan disahkan secara resmi melalui surat keputusan gubernur serta wajib menggelar simulasi rutin setiap enam bulan sekali. Langkah antisipasi ini memastikan jajaran teknis logistik, tim medis, penanganan pengungsian, hingga dapur umum langsung bergerak cepat saat kondisi darurat.
“Ketika bencana terjadi, kita tidak boleh baru sibuk menyusun pembagian tugas, melainkan semua personel sudah siap diterjunkan ke lapangan,” tegasnya.
Selain persoalan kebencanaan, perhatian Pemprov NTB juga tertuju pada percepatan pemulihan pascakebakaran yang melanda kawasan bersejarah Desa Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah. Pemerintah daerah menjamin proses rekonstruksi fisik akan menempatkan masyarakat adat Sasak sebagai pemegang peran utama dalam pemulihan.
“Sade bukan sekadar kumpulan bangunan fisik semata, melainkan ada ruang hidup, arsitektur tradisional, serta identitas budaya yang wajib kita jaga,” terangnya.
Pemprov NTB bersama Pemkab Lombok Tengah berjanji memberikan pendampingan teknis secara intensif agar proses pembangunan kembali berjalan lancar. Karakter asli dan keautentikan arsitektur lokal Sasak dipastikan tetap terjaga utuh tanpa mengabaikan aspek kecepatan rekonstruksi.
“Langkah pemulihan kawasan adat harus berjalan seirama antara kecepatan penanganan dan pelestarian nilai sejarah lokal,” perjelasnya.
“Yang sedang kita benahi saat ini bukan sekadar struktur birokrasi, melainkan cara kita bekerja agar pemerintah selalu hadir lebih cepat saat masyarakat membutuhkan,” pungkasnya.*
