PorosLombok.com – Gelombang amarah warga akibat penyaluran bantuan sosial (bansos) yang asal tebak kembali meledak di tingkat tapak. Aparatur pemerintah desa lagi-lagi dipaksa pasang badan dan menjadi sasaran empuk makian masyarakat yang gagal dapat jatah bantuan.
“Kami ini sebenarnya cuma korban sistem desil pusat, kami mau ubah datanya saja setengah mati,” kata Ketua Forum Kepala Desa Lombok Timur, Haerul Ihsan, Rabu (26/8/2026).
Penentuan nasib perut warga miskin sepenuhnya terkunci oleh permainan angka desil milik pemerintah pusat. Aparatur desa sama sekali tidak memiliki sakelar gaib untuk mengubah status ekonomi warga di dalam sistem data nasional tersebut.
“Pemerintah desa bahkan tidak pernah tahu menahu soal perubahan desil ini, dan kekacauan ini merata di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Dampak utak-atik angka desil dari pusat ini bikin urusan makin runyam di lapangan. Warga miskin yang perutnya benar-benar keroncongan justru mendadak mental dari daftar penerima hanya karena status desilnya mendadak meroket.
“Banyak warga miskin yang betul-betul layak dapat bantuan malah mendadak terpental gara-gara desilnya tiba-tiba tinggi,” tegasnya.
Tudingan miring yang terus mengarah ke kantor desa dianggap sebagai bentuk celoteh asal bunyi tanpa paham aturan main. Pihak desa meradang karena selalu diposisikan sebagai pihak paling bersalah atas semrawutnya distribusi bantuan.
“Desa terus yang disalahkan dan dijadikan kambing hitam, asal omong saja itu orang tanpa lihat fakta,” sindirnya.
Urusan evaluasi hingga graduasi peserta bansos sebenarnya dipegang penuh oleh pasukan pendamping khusus bentukan pusat. Pamong desa sama sekali tidak memegang kendali atas urusan coret-mencoret nama warga dari daftar penerima manfaat.
“Bansos ini kan ada petugas khusus yang kawal graduasi warga, pihak desa mana tahu urusan teknis begitu,” terangnya.
Mekanisme verifikasi bansos mestinya dibongkar total agar tidak terus melempar kotoran ke wajah pemerintah desa. Ketidakjelasan rumus desil pusat terbukti sukses menciptakan kegaduhan massal di daerah.
“Orang-orang yang asal tuduh itu mestinya belajar dulu struktur kerja bansos sebelum asal cuap memojokkan desa,” jelasnya.
Skema Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) racikan pusat terbukti sering bikin geleng-geleng kepala karena sangat kontras dengan kenyataan di lapangan. Ketidakakuratan data ini sukses memantik curiga warga bahwa kades sedang main mata.
“Gara-gara data desil pusat yang ngawur, kami di desa yang harus menelan getah dan makian warga setiap hari,” ungkapnya.
Pemerintah pusat didesak segera menghentikan kebiasaan menentukan nasib warga dari balik meja tanpa melihat kondisi riil di pemukiman. Koreksi total data desil harus segera dilakukan agar gejolak sosial di tingkat bawah tidak semakin membara.
“Kami minta pusat segera benahi data desil ini secara jujur dan transparan supaya tidak ada lagi warga miskin yang dikorbankan,” pungkasnya.*
