PorosLombok.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengoordinasikan langkah darurat untuk mengatasi gangguan suplai air bersih yang melanda kawasan Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air pada Minggu (6/9/2026).
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat mengomunikasikan kondisi krusial tersebut ke tingkat pusat agar pelayanan publik dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tidak terbengkalai.
“Dua hari lalu saya sudah berbicara langsung dengan Pak Menteri Lingkungan Hidup untuk menjelaskan situasi kedaruratan ini. Suplai air harus tetap berjalan karena menyangkut kehidupan masyarakat, pelayanan publik, dan keberlangsungan sektor pariwisata,” kata Miq Iqbal.
Persoalan pasokan air di kawasan pariwisata tersebut tergolong kompleks karena bersinggungan langsung dengan aspek perlindungan lingkungan dan proses hukum yang sedang berjalan. Namun, Pemprov NTB memprioritaskan pemulihan aliran air sebagai solusi transisi melalui skema diskresi.
“Kami akan segera mencarikan jalan keluarnya. Kami akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan menyelesaikan berbagai persoalan regulasi yang terkait untuk memastikan air bisa segera mengalir kembali,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan jaringan air bersih yang ada dapat beroperasi kembali dalam waktu satu hingga dua hari ke depan. Miq Iqbal menegaskan bahwa mengaktifkan kembali pipa yang tersedia merupakan jalan paling realistis untuk jangka pendek sebelum menyiapkan solusi permanen.
Atas ketidaknyamanan yang terjadi, Gubernur NTB menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada warga lokal, para pelaku usaha, hingga wisatawan yang terdampak di kawasan Gili.
“Kami mohon maaf kepada masyarakat, pelaku pariwisata, dan para wisatawan yang terganggu. Pemerintah berkomitmen untuk segera menyelesaikan persoalan ini,” katanya.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara turut mengambil langkah konkret di lapangan untuk menopang kebutuhan harian warga dan wisatawan selama masa transisi. Pemkab mengerahkan armada dropping air bersih ke titik-titik krusial agar kebutuhan primer masyarakat tetap terpenuhi.
Pemprov NTB memastikan koordinasi intensif bersama Pemkab Lombok Utara, kementerian terkait, dan pihak swasta terus berjalan. Penanganan masalah ini ditargetkan tuntas dengan menyelaraskan dua kepentingan utama: kepastian hukum serta keberlanjutan sektor pariwisata daerah.*
