PorosLombok.com — Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menerapkan pola baru dalam merespons kerusakan infrastruktur publik secara cepat. Langkah progresif tersebut dibuktikan lewat aksi Tim Reaksi Cepat Infrastruktur yang menerjunkan personel untuk memverifikasi laporan warga di Pulau Sumbawa, Kamis (1/10/2026).
“Pengaduan mengenai jalan ini sudah lama banget. Dari saya baru jadi gubernur 1,5 tahun yang lalu sudah ada pengaduan dari masyarakat karena ada cekungan, sehingga selalu ada genangan air tebal di situ. Air juga tumpah sampai ke rumah sakit, sampai warga di belakang rumah sakit juga selalu kebanjiran setiap musim hujan,” kata Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
Keterbatasan alat kerja dan alokasi anggaran di Balai Jalan sebelumnya menjadi penyumbang utama tersendatnya proses pembenahan di lapangan. Kendala krusial itulah yang mendasari pembentukan unit khusus agar setiap laporan kerusakan jalan dari warga bisa segera ditindaklanjuti.
“Sekarang SOP-nya adalah setiap ada pengaduan, sudah harus berada di lokasi sebelum 24 jam untuk verifikasi bagaimana kondisi kerusakannya, jenis perbaikan apa yang dibutuhkan, baru nanti kembali dan menyiapkan intervensinya,” ujar mantan Duta Besar Indonesia untuk Turki tersebut.
Perbaikan Jalan Sultan Kaharuddin menjadi proyek perdana unit reaksi cepat ini di wilayah Pulau Sumbawa. Meski durasi verifikasi awal dituntut kilat, Gubernur Iqbal mewanti-wanti agar pengerjaan fisik tidak digarap asal-asalan demi mengejar target waktu semata.
“Alhamdulillah sudah berjalan cepat. Tapi memang saya yang bilang kemarin jangan buru-buru karena ini kerusakan sudah lama, pastikan perbaikan ini permanen. Jadi selamanya lah, paling tidak enggak rusak lagi,” kata Iqbal.
Skema pengerjaan di lokasi tidak sekadar menambal permukaan aspal yang terkelupas atau berlubang. Petugas teknis merekayasa ulang geometri jalan, meninggikan struktur badan jalan, serta memperkuat saluran drainase di sekitarnya agar mampu menampung debit air hujan.
“Nantinya saluran air ditata dan diperkuat kembali agar mampu menahan arus serta mencegah persoalan genangan berulang di kawasan permukiman,” ujarnya.
Proses pengerjaan teknis di lapangan sempat mengalami hambatan akibat pasokan material yang tersendat. Ketersediaan aspal dari Asphalt Mixing Plant sempat terbatas sebelum akhirnya kembali lancar untuk menyuplai kebutuhan pengaspalan ulang jalan tersebut.
“Proses produksi material dari unit pengolah aspal kini sudah kembali normal sehingga pengerjaan fisik bisa dilanjutkan secara optimal,” jelasnya.
Sinergi komunikasi antara pemerintah daerah dan provinsi menjadi kunci utama percepatan perbaikan fasilitas umum ini. Bupati Sumbawa beserta wakilnya terus berkoordinasi intensif dengan jajaran Pemprov NTB guna memastikan pengerjaan berjalan sesuai jadwal.
“Aspirasi dari pimpinan daerah di Sumbawa sangat aktif menyampaikan kondisi lapangan sehingga kita bisa mengambil tindakan yang tepat,” katanya.
Kehadiran unit reaksi cepat ini menjamin pemerintah bekerja lebih tanggap tanpa mengabaikan standar mutu perbaikan. Pendekatan verifikasi lapangan berbasis teknis menjadi syarat mutlak sebelum alat berat diturunkan ke lokasi pengerjaan.
“Langkah verifikasi langsung ini memangkas birokrasi tanpa mengorbankan kualitas pengerjaan fisik di lapangan,” ujarnya.
Pemerintah NTB memastikan tidak ada ketimpangan porsi pembangunan fasilitas umum di seluruh wilayahnya. Seluruh kabupaten dan kota di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa mendapatkan alokasi perhatian serta prioritas penanganan yang seimbang.
“Buat semua saudara-saudaraku warga NTB yang ada di Pulau Sumbawa, tidak ada perbedaan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Kita berikan perhatian yang sama,” pungkasnya.
