(Nasional) – Ribuan petani dari berbagai daerah turun ke Jakarta dalam momentum Hari Tani Nasional 2025. Sekitar 12 ribu orang bergerak menuju Gedung DPR/MPR RI untuk menyuarakan persoalan agraria yang dinilai tak kunjung tuntas.
Massa berkumpul di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (24/9). Dari titik itu mereka long march ke DPR. Sejumlah jalur di sekitar Medan Merdeka Barat sempat ditutup sementara.
Aksi ini digelar Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) bersama berbagai organisasi tani dan masyarakat adat. Mereka menilai reforma agraria yang dijanjikan pemerintah masih jauh dari harapan.
“Kami menilai penyelenggara negara gagal menunaikan kewajiban kepada petani, masyarakat adat, dan rakyat kecil,” kata perwakilan KPA.
Dalam aksinya, massa membawa sederet tuntutan. Antara lain, penyelesaian konflik agraria dan percepatan redistribusi tanah, pembentukan RUU reforma agraria, pembatalan UU Cipta Kerja, moratorium proyek besar seperti food estate, perkebunan, kehutanan, dan tambang, serta penghentian kriminalisasi petani dan tindakan represif aparat.
KPA menyebut konflik agraria hingga perampasan tanah masih marak terjadi. “Bahkan penggusuran dan intimidasi makin sering dialami petani,” tegasnya.
Aparat gabungan dari Polri, TNI, hingga Pemda dikerahkan untuk mengawal jalannya aksi. Polisi menyebut demonstrasi sejauh ini berlangsung tertib, meski arus lalu lintas di beberapa ruas sempat tersendat.
Aksi ini sekaligus menandai 65 tahun lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Namun, bagi petani, semangat reforma agraria dalam UUPA dinilai tak pernah benar-benar diwujudkan.
“Selama pemerintah tak serius menjawab tuntutan ini, petani akan terus turun ke jalan,” ujar salah satu orator.
(Redaksi/PorosLombok)
