Lombok Timur, PorosLombok.com – Rencana aksi blokade Pelabuhan Poto Tano, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), yang digagas Komite Pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa (KP4S) pada 15 Mei 2025, menuai reaksi keras dari Koalisi Aktivis Lombok Bersatu.
Koordinator Koalisi, Gita Purnadi, menegaskan bahwa pelabuhan bukan tempat main-main, melainkan jalur vital penghubung Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
“Stop blokade Poto Tano! Jangan sakiti rakyat. Ini urat nadi logistik dan transportasi masyarakat,” tegas Gita dalam pernyataan sikapnya, Senin (12/5).
Menurut Gita, aksi blokade hanya akan memperparah kondisi masyarakat, mulai dari distribusi sembako, layanan kesehatan, pendidikan, hingga pengiriman bantuan sosial.
“Ini bukan perjuangan, ini pemaksaan kehendak. Kami menolak cara-cara seperti ini,” katanya.
Gita menambahkan, pihaknya tidak anti terhadap aspirasi pemekaran, namun menolak metode yang melanggar hukum dan membahayakan stabilitas sosial.
“Kami akan kawal isu ini sampai tuntas, demi kemanusiaan dan keutuhan sosial NTB,” ucapnya.
Koalisi ini terdiri dari gabungan tokoh dan organisasi, di antaranya: L. Iswan Mulyadi (KSPN NTB), Gito (JANGKARNAS), Eko Rahadi (FRB), Tahir Royaldi (tokoh budaya), Sayadi (AMAN NTB), Usman (SBMI), Muhrim (GSMD), Fatahi (IKPB), Romi (Pemuda Pohgading), Yani Macho (Singa Mas), Hilyadi (Banteng Hitam), Amin Himni (LRI NTB), serta sejumlah OKP lainnya.
Sementara itu, dukungan terhadap pemekaran Provinsi Pulau Sumbawa terus menguat. Mengutip laporan Expose Indonesia, kelompok pemuda Sageti Meraran yang dikomandoi Wahyu Kawiriyan menyatakan siap turun ke jalan untuk mendukung perjuangan tersebut.
“Pulau Sumbawa ini kaya. Tambang terbesar kedua ada di sini. Laut luas, tanah subur. Tapi kenapa kita tetap miskin?” ujar Wahyu seperti dikutip dari Expose Indonesia, Sabtu (26/4).
Wahyu menyoroti berbagai persoalan infrastruktur dan pelayanan publik yang dinilainya diabaikan oleh pemerintah provinsi saat ini.
Bahkan, ia mengungkap kisah memilukan seorang ibu asal KSB yang harus membawa jenazah bayinya menggunakan taksi online lantaran tidak mampu membayar ambulans rumah sakit provinsi.
“Kalau ini bukan penghinaan terhadap martabat rakyat Sumbawa, lalu apa?” tegasnya.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan tenaga kerja. Menurutnya, banyak pemuda lokal menganggur, sementara tenaga kerja dari luar daerah bebas masuk tanpa kontrol ketat.
“Jika PPS berdiri, pengawasan lebih dekat, lapangan kerja lebih terbuka, dan kesejahteraan rakyat bisa diperjuangkan langsung,” katanya.
Wahyu menyerukan seluruh elemen pemuda Sumbawa untuk bersatu dan turun ke jalan pada 15 Mei 2025.
“Kita blokade Poto Tano! Kita lumpuhkan jalur darat, laut, dan udara! Ini pernyataan harga diri. PPS adalah harga mati!” tegas Wahyu, seraya menutup pernyataannya dengan kutipan dari Surat Ar-Ra’d ayat 11.
(arul/PorosLombok)
