PorosLombok.com – Manajemen PT Ark Jinzai Solusi menerbitkan klarifikasi resmi guna meluruskan polemik dugaan operasional ilegal lembaga pelatihan kerja yang sempat memicu keresahan publik, Jumat (29/5/2026).
Langkah transparansi ini bertujuan memulihkan citra korporasi di mata masyarakat luas. Pihak perusahaan berkomitmen penuh untuk mematuhi segala regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di dalam negeri.
“Lembaga kami telah mengantongi izin Sending Organization resmi dari Kemnaker,” ujar Direktur PT Ark Jinzai Solusi Jamaluddin.
Jamaluddin menegaskan bahwa legalitas ekspor tenaga kerja tersebut bahkan telah diperbarui secara sah pada musim lalu. Dokumen tersebut memberikan mandat hukum yang kuat untuk memberangkatkan kandidat ke Jepang.
Polemik timbul akibat adanya perbedaan pemahaman mengenai klasifikasi dokumen di wilayah administrasi Jonggol, Bogor. Manajemen mengaku tengah memproses kelengkapan berkas operasional lokal saat sidak berlangsung.
“Terjadi miskomunikasi di lapangan saat jajaran unsur Muspika datang berkunjung,” katanya.
Ia menyayangkan adanya vonis sepihak yang menyebut aktivitas pelatihan mereka tidak berizin sama sekali. Padahal, persetujuan dari lingkungan sekeliling tempat usaha sudah dipegang oleh pengelola sejak awal.
Guna meredam kegaduhan, perusahaan mengambil kebijakan taktis dengan mengosongkan fasilitas di Bogor tersebut. Seluruh siswa kini dipindahkan ke pusat pelatihan baru di kawasan Cawang, Jakarta Timur.
“Aktivitas di lokasi baru kini berjalan sesuai ketentuan hukum,” ujarnya.
Pihak manajemen memastikan seluruh dokumen perizinan di ibu kota sudah terbit secara lengkap melalui sistem digital. Langkah migrasi ini menjamin kelangsungan belajar para peserta tetap berjalan kondusif.
Isu miring mengenai kelayakan fasilitas penginapan para siswa juga dibantah keras oleh korporasi. Manajemen menyewa sejumlah unit perumahan formal sebagai komitmen penyediaan tempat tinggal yang manusiawi.
“Kami menyewa mess tinggal secara resmi bukan melalui kontrak ilegal,” katanya.
Pihak perusahaan juga membuka diri terhadap fungsi kontrol sosial yang melekat pada instansi pemerintah terkait. Pengawasan berkala dinilai penting sebagai ruang evaluasi kinerja manajerial secara profesional.
Di sisi lain, manajemen mendeteksi adanya pergerakan oknum calo yang mencatut nama korporasi untuk menipu warga. Penjahat tersebut membawa kabur sejumlah uang milik calon pekerja dengan modus rekrutmen fiktif.
“Perusahaan telah menerapkan sistem pendaftaran daring yang sangat transparan,” ujarnya.
Masyarakat diimbau untuk tidak melakukan transaksi keuangan dalam bentuk tunai kepada personal di luar sistem. Mekanisme pembayaran wajib mengikuti koridor perbankan resmi yang ditunjuk oleh lembaga.
Staf pemasaran yang sah selalu dibekali dengan surat keputusan pengangkatan dari manajemen pusat. Selain itu, atribut berupa kartu identitas magnetik menjadi bukti autentik yang wajib ditunjukkan saat bertugas.
“Jika petugas tidak bisa menunjukkan tanda pengenal jangan bayar sepeser pun,” pungkasnya*
