Mataram, PorosLombok.com – Sejumlah perwakilan asosiasi peternak dari Pulau Sumbawa mendatangi Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, Senin (14/4).
Mereka datang bukan hanya membawa aspirasi, tapi juga keluhan mendesak soal rumitnya tata kelola perizinan ternak dan ketiadaan laboratorium PCR untuk sapi di NTB.
Ketua Persatuan Pedagang Hewan Indonesia (Pepehani) Kabupaten Bima, Taufik, mengungkapkan bahwa saat ini proses Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk sapi masih harus dilakukan di Bali. Akibatnya, waktu dan biaya operasional peternak jadi membengkak.
“Kami kehabisan waktu karena harus kirim sampel ke Bali. Masa berlakunya juga terbatas, hanya 14 hari. Kalau belum sampai tujuan, kami harus siapkan rumput tambahan, belum lagi ongkos operasional bertambah,” keluh Taufik di hadapan Gubernur.
PCR pada sapi, jelasnya, sangat penting untuk mendeteksi penyakit, menghindari pemalsuan, dan memastikan keaslian genetik hewan. Karena itu, para peternak mendesak agar Pemerintah Provinsi NTB segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur PCR sapi secara mandiri di NTB.
“Ini jadi harapan besar kami. Supaya kami tidak harus mahal-mahal ke Bali. Kami butuh Pergub untuk itu,” ujarnya.
Tak hanya soal PCR, para peternak juga menyoroti lamanya proses perizinan antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan DPMPTSP NTB. Saat ini, proses bisa memakan waktu hingga seminggu.
“Kalau bisa dua hari saja selesai. Waktu kami di lapangan sangat terbatas,” tegasnya.
Tak ketinggalan, mereka juga meminta Gubernur menunjuk sosok yang kompeten di bidang peternakan untuk memimpin dinas terkait. Menurut Taufik, sektor peternakan di Bima memutar uang hingga ratusan miliar rupiah setiap tahunnya, dan hal itu harus dikelola secara profesional.
Menanggapi sederet curhatan itu, Gubernur Iqbal langsung bereaksi cepat. Ia meminta Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Riadi, segera menyederhanakan proses izin pengeluaran ternak.
“Dan soal Pergub PCR, besok langsung saya tanda tangan,” tegas Iqbal disambut tepuk tangan.
Iqbal menegaskan bahwa Pemprov NTB berkomitmen mempermudah tata kelola peternakan, selama tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. Ia memastikan peternak tidak perlu cemas.
“Pokoknya bapak-bapak semua tenang saja. Pasti dibantu,” tandasnya.
Selain Pepehani, hadir pula perwakilan dari sejumlah asosiasi ternak lainnya seperti Appsi, Gapehani, Maporina, serta perwakilan dari HIPMI NTB.(*/PorosLombok)
