(PorosLombok.com) – Rapat gabungan Komisi II dan IV DPRD Lombok Timur berlangsung panas. Kamis (14/08).
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Jamiluddin dipanggil untuk dimintai klarifikasi atas ucapannya yang menuding dana pokok pikiran (Pokir) DPRD hanya digunakan demi kepentingan politik anggota dewan.
Anggota Fraksi NasDem, Tohri Azhar, menjadi salah satu yang paling keras menanggapi pernyataan tersebut. Ia menilai tudingan itu keliru dan menyesatkan, karena Pokir di bidang pendidikan diarahkan sesuai aspirasi masyarakat yang diterima dewan.
“Saya minta bapak klarifikasi. Pernyataan bapak keliru, karena dana Pokir sektor pendidikan sifatnya diarahkan,” tegas Tohri di hadapan rapat.
Menurut Tohri, justru Dinas Dikbud gagal membangun pendidikan secara merata di Lombok Timur. Ia menyoroti masih adanya kesenjangan fasilitas antara sekolah negeri dan swasta, terutama madrasah, yang selama ini banyak terbantu oleh dana Pokir.
“Dana Pokir kami justru menjadi tulang punggung perbaikan dan pembenahan sekolah swasta di Lombok Timur,” ungkapnya.
Politikus PKB, Abrorni Luthfi, ikut memberikan tekanan kepada Jamiluddin. Ia mempertanyakan kemampuan Dinas Dikbud dalam menguasai data jumlah sekolah negeri dan swasta, padahal menurutnya sekolah swasta jumlahnya jauh lebih banyak.
“Jumlah sekolah swasta jauh lebih banyak, tapi itu tidak pernah bapak perhatikan,” kata Abror dengan nada tinggi.
Dari Fraksi Golkar, Saifullah menyampaikan desakan berbeda. Ia meminta agar mulai tahun ini DPRD diberikan data penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun sebelumnya dan usulan DAK tahun berikutnya. Menurutnya, hal itu penting agar DPRD bisa mengawasi jalannya pembangunan.
“Mulai saat ini Dinas Dikbud tidak boleh jalan sendiri. Data penerima dan usulan DAK harus kita tahu supaya bisa diawasi,” tegas Saifullah.
Di tengah kritik bertubi-tubi dari para anggota dewan, Jamiluddin akhirnya mengakui ucapannya telah memicu kegaduhan. Ia menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada seluruh anggota DPRD Lombok Timur.
“Saya meminta maaf sebesar-besarnya kepada bapak dan ibu DPRD atas pernyataan yang memicu gejolak,” ucapnya.
Pejabat yang baru menjabat di Dinas Dikbud tersebut berjanji akan lebih berhati-hati dalam memberikan keterangan kepada publik. Ia menegaskan peristiwa ini akan dijadikannya pembelajaran berharga dalam menjalankan tugas.
“Kami akan jadikan ini pembelajaran,” tutupnya.
(arul/PorosLombok)
