(PorosLombok.com) – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lombok Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal nasib ribuan pekerja dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Pemerintah daerah menyatakan siap pasang badan jika ditemukan pelanggaran hak-hak pekerja di lapangan.

Kepala Disnakertrans Lombok Timur, H. Soeroto, secara terbuka mengundang para pegawai dapur MBG untuk tidak ragu bersuara. Ia menjamin pintu kantornya selalu terbuka lebar bagi siapa saja yang ingin mengadukan persoalan terkait pemenuhan hak tenaga kerja.

Soeroto menegaskan bahwa setiap aduan yang masuk dari para pekerja dapur MBG akan menjadi prioritas utama untuk segera ditindaklanjuti. Langkah ini diambil mengingat program nasional tersebut melibatkan massa yang sangat besar di wilayah Lombok Timur.

“Siapa pun yang bekerja di mana pun, asal ada pengaduan, kita akan tindak lanjuti. Terutama yang MBG ini karena lagi ngetren dan jumlahnya banyak, kita prioritaskan,” tegas Soeroto kepada PorosLombok, Jumat (9/1/2026).

Ketegasan ini muncul bukan tanpa alasan. Soeroto menyoroti risiko kerja yang cukup tinggi bagi para pegawai di dapur-dapur MBG tersebut. Berdasarkan pantauannya, para pekerja sudah harus berjibaku dengan aktivitas dapur sejak dini hari.

“Karena mereka kan dari jam 05.00, jam 04.00 pagi sudah bekerja, kan? Itu sangat rawan. Makanya ini sedang kita cari hulu-hulunya, kita mau buat edaran,” ujar Soeroto.

Risiko kecelakaan kerja pun mengintai di tengah kesibukan dapur yang padat. Karena itu, Disnakertrans ingin memastikan pengelola dapur tidak main-main dalam memberikan jaminan perlindungan bagi setiap karyawannya.

Ada beberapa poin krusial yang akan diawasi ketat melalui pintu aduan pekerja ini. Salah satu yang paling mendasar adalah kesesuaian upah yang diterima dengan standar minimal yang berlaku di Lombok Timur.

“Upah minimal yang 2,7 juta sekian-sekian ini kita akan cek, apa betul semua dapur itu sudah menerapkan itu. Nanti kedua jam kerjanya bagaimana, itu yang mau kita utamakan,” tambahnya.

Selain upah, kepastian jaminan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi harga mati. Soeroto menekankan bahwa perlindungan asuransi sangat penting jika terjadi hal yang tidak diinginkan pada pekerja atau keluarganya.

“Siapa tahu nanti ada yang sakit atau ada keluarganya meninggal, siapa yang kasih jaminan asuransi segala macam? Itu yang mau kita utamakan sasarannya,” kata Soeroto.

Hingga saat ini, Soeroto mengakui adanya tantangan dalam hal koordinasi kelembagaan. Pasalnya, pengelolaan dapur MBG berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN).

“Kita sedang cari kalau di Kabupaten itu kita mau menyarankan perlindungan tenaga kerja di MBG itu koordinasinya ke mana, ini masih kita cari. Tapi fokus saya supaya semua dapur MBG itu, pekerjanya terlindungi,” tuturnya.

Ia pun memberikan peringatan kepada pengelola dapur MBG agar tidak abai terhadap regulasi. Suksesnya program strategis nasional ini harus dibarengi dengan kepatuhan terhadap aturan ketenagakerjaan demi kesejahteraan pekerja di garda terdepan.

(arul/PorosLombok)