(PorosLombok.com) – Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) membongkar sederet langkah konkret untuk mendukung program prioritas Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhammad Iqbal, dalam menekan angka kemiskinan ekstrem.
Gubernur Iqbal diketahui menetapkan tiga program utama yang menjadi fokus selama masa jabatannya, yakni pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pengembangan pariwisata. Menyambut arahan itu, Dispar NTB memilih tancap gas di sektor pariwisata.
Kepala Bidang Kelembagaan Dispar NTB, Mawardi, menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang menggenjot kualitas pariwisata agar NTB bisa bersaing di level dunia.
“Kita dorong NTB menjadi destinasi wisata berkelas dunia, sesuai dengan konsen Pak Gubernur,” ujar Mawardi saat ditemui, kamis (11/7).
Langkah pertama yang dilakukan Dispar NTB adalah menyiapkan destinasi wisata yang berkualitas. Mawardi menyebut Bali sebagai barometer yang layak ditiru.
“Di Bali, setiap enam bulan selalu ada destinasi baru. Mereka terus berinovasi, dan itu jadi daya tarik tersendiri. Kita harus belajar dari sana,” katanya.
Selain pengembangan destinasi, Dispar NTB juga fokus pada pemenuhan infrastruktur dasar. Fasilitas seperti toilet berstandar kepariwisataan menjadi perhatian utama agar kenyamanan wisatawan meningkat.
Tidak hanya itu, NTB juga sedang diarahkan untuk menerapkan standar Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) dari UNWTO, sebagai acuan dalam pengelolaan destinasi wisata berkelanjutan.
Mawardi menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi kunci penting. Menurutnya, SDM pariwisata dan ekonomi kreatif harus disiapkan secara serius agar memiliki kompetensi yang sesuai standar internasional.
“SDM-nya harus punya skill dan kompetensi standar agar bisa melayani wisatawan domestik maupun mancanegara,” tegasnya.
Ia menyoroti salah satu kelemahan saat ini, yakni minimnya kemampuan bahasa asing di kalangan pelaku pariwisata.
“Kalau bahasa Inggris sudah umum. Tapi kita butuh pemandu wisata yang bisa bahasa Prancis, Jerman, Belanda, bahkan Rusia dan Mandarin. Karena kita juga akan membidik wisatawan dari Timur Tengah dan China,” jelasnya.
Selain SDM, kata Mawardi, pengelolaan destinasi juga harus distandarisasi. Ia menegaskan pentingnya kurasi dan sertifikasi agar kualitas pelayanan wisata terjamin.
“Yang melakukan standarisasi adalah BNSP. Kemudian, LSP akan mengkurasi, mengevaluasi, dan mengeluarkan sertifikasi profesi di masing-masing bidang,” paparnya.
Tak hanya soal kualitas, Dispar NTB juga menyasar sisi ekonomi. Salah satu yang didorong adalah kehadiran investor untuk mendukung pembangunan sektor pariwisata.
“Kita butuh investasi karena mereka punya modal untuk membangun homestay, restoran, hotel, dan lainnya. Itu akan menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan roda ekonomi,” ujarnya.
Untuk menarik investor, Dispar NTB aktif memperkenalkan potensi daerah serta memperkuat kerja sama dengan pihak perizinan agar proses investasi berjalan cepat dan tepat sasaran.
Mawardi menambahkan, strategi pemasaran juga menjadi salah satu ujung tombak. Dispar NTB menargetkan kunjungan 2,5 juta wisatawan pada tahun 2025, baik dari dalam maupun luar negeri.
“Untuk capai target itu, banyak tantangan dan hambatan. Kita tidak bisa jalan sendiri. Harus kolaborasi dengan seluruh kabupaten/kota di NTB,” tegasnya.
Dispar NTB juga mengandalkan peran Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) untuk menggerakkan promosi secara masif.
“BPPD harus masif jalankan strategi pemasaran yang tepat. Potensi wisata NTB harus dikenal luas,” tutup Mawardi.
(arul/PorosLombok)
