LOTIM, POROSLOMBOK – Wakil Ketua Umum partai gelora regional lombok timur Rosidi menyerahkan surat dan data kepada pihak DPW Kota Mataram untuk pergantian Ketua DPD karna tidak puas akan kinerja yang dilakukan oleh ketua dpd saat ini.
“Data dan nama anggota itu telah disampaikan pihak DPD Gelora Kota Selong pada hari ini, Jumat (26/02),” ucap Rosidi kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya setelah penyerahan mosi tidak percaya atas kinerja dan demi perbaikan system kepartaian dari regional lombok timur.
Menurutnya, dalam Map berwarna biru itu berisi tentang data dan ungkapan anggota tentang ketidak puasan anggota mayoritas terhadap Umar Ubaid selaku ketua DPD yg menjabat saat ini, pihak DPD Partai Gelora mengusulkan pergantian, Umar sebagai Ketua DPD dan diganti dengan salah satu anggota DPD yang dinilai mampu dalam bekerja.
Setelah penyerahan mosi ini ke DPW , Kata Rosidi, baru nama calon pengganti diusulkan untuk kemudian dibahas bila perlu melakukan voting mengenai pergantian tersebut.
“Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutan dari pihak DPW apakah akan mendengar kami untuk memperbaiki system dan kembali kepada visi misi partai atau malah mengabaikan,” ujar Rosidi.
Terpisah, Ketua Tim Bayangan bagian humas Partai gelora regional Lotim, Fathir mengatakan, selaku ketua tim dirinya sudah menerima laporan dari anggota yang tidak puas akan kinerja ketua dan anggota yang ingin pergantian Ketua DPD Kota Selong.Untuk itu, dirinya akan menyiapkan rencana menggelar rapat anggota Kota Selong untuk menyerap keluhan anggota sekaligus mengambil langkah tegas mengenai usulan pergantian ketua DPD. Rapat anggota mengenai usulan pergantian tersebut, sudah diagendakan dan akan segera dilakukan dalam waktu dekat.
“Untuk perbaikan system dan menanggapi keluhan anggota mengenai kepemimpinan Umar sebagai Ketua akan dibahas segera setelah mosi sampai kepada DPW,” Ungkap Fathir.
Tim bayangan bagian humas partai gelora lombok timur, nasrul, mengatakan pengurus partai gelora LOTIM sedang mengalami dilirium gangguan kesadaran karna sistem rekrutment yang sok-sok an dengan memasukkan oknum pemerintah desa yang masih aktif kemudian dimasukkan kedalam draft pengurus.
