PorosLombok.com, LOTIM –
Wakil Gubernur Provinsi NTB, melakukan kunjungan kerja posyandu keluarga di desa borok toyang kecamatan sakra, Wagub dalam kesempatan tersebut mengapresiasi komitmen pemerintah desa dalam menurunkan jumlah kasus stunting di desa borok toyang
sebagai bentuk monitoring dan evaluasi posyandu keluarga di lombok timur, wakil gubernur ntb bersama jajaran opd lingkup provinsi ntb mengunjungi di dusun kondok, desa borok toyang, pada rabu pagi (26/10)
Kegiatan ini dihadiri sekda/ tim penggerak pkk lombok timur dan jajaran pimpinan opd lombok timur.
Dalam kunjungannya ini, wakil g
Gubernur Ntb hj. sitti rohmi djalilah mengapresiasi komitmen pemerintah desa borok toyang yang mampu menekan angka stunting menjadi sembilan orang di desa tersebut// jumlah ini dikatakan wagub menjadi angka yang cukup rendah untuk kasus stunting di satu desa.
keberhasilan penurunan kasus stunting ini tidak lepas dari komitmen pemerintah desa melalui kader posyandu keluarga untuk mengedukasi masyarakat terkait program posyandu wagub berharap capaian ini bisa ditiru desa lain di lombok timur dalam menurunkan kasus stunting dan pernikahan dini di desa
Menurut wagub indikator desa berhasil tersebut bukan berhasil membangun infrastruktur tetapi mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia utamanya mampu mencegah stunting/ kasus putus sekolah, pernikahan dini dan kematian anak
sementara itu sekda lombok timur H M Juaini Taofik menjelaskan jika pemerintah Daerah saat ini tengah fokus terhadap pernikahan dini dan kasus stunting, beragam upaya telah dilakukan, salah satunya menggencarkan sosialisasi pernikahan dini dengan menggandeng stakeholder, selain itu komitmen ini diperkuat dengan perda lombok timur terkait larangan pernikahan dini, sehingga selain membenahi infrastruktur, pemda juga fokus pada peningkatan kualitas sdm.
Hal senada juga disampaikan kepala desa borok toyang ahyar rosydi, pemerintah desa berkomitmen meningkatkan kualitas sdm masyarakat dengan menghidupkan layanan posyandu keluarga sinegritas yang terjalin antara pemerintah desa dengan tim pkk maupun pemuda desa setempat
(*)
