PorosLombok.com – Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatatkan daya tahan yang luar biasa di tengah normalisasi aktivitas pertambangan usai berakhirnya kebijakan relaksasi ekspor konsentrat tembaga. Pada Triwulan II 2026, ekonomi NTB melesat hingga 7,41 persen secara year-on-year (y-on-y) dan menempatkan wilayah ini sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua di Indonesia, Rabu (5/8).
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB atas dasar harga berlaku berhasil menembus angka Rp53,91 triliun, sementara atas dasar harga konstan 2010 menyentuh Rp29,89 triliun. Capaian ini menegaskan bahwa fondasi ekonomi daerah terus menguat secara berkelanjutan meski dorongan dari sektor tambang mulai melandai.
“Pertumbuhan ekonomi NTB pada Semester I 2026 secara kumulatif bahkan mencapai 10,42 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB Dr. Drs. Wahyudin, M.M.
Normalisasi tambang terbukti tidak menyurutkan kinerja sektor riil karena lapangan usaha lain justru langsung mengambil alih peran sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sektor industri pengolahan sanggup tumbuh 7,45 persen yang ditopang oleh peningkatan aktivitas smelter serta industri makanan dan minuman di seluruh wilayah.
“Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum juga melesat 11,42 persen yang mencerminkan aktivitas pariwisata daerah semakin bergairah,” jelasnya.
Diversifikasi mesin pertumbuhan ekonomi membuat struktur PDRB daerah menjadi jauh lebih sehat dan tidak bergantung pada satu sektor tunggal semata. Ekspor barang dan jasa bahkan melonjak hingga 49,42 persen yang membuktikan bahwa kualitas produk lokal memiliki daya saing sangat tinggi di pasar internasional.
“Pertumbuhan tidak lagi bertumpu pada pertambangan saja, tetapi diperkuat sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, hingga jasa riil,” ujarnya.
Sektor ketenagakerjaan juga menunjukkan performa yang sangat menggembirakan seiring dengan makin meluasnya kesempatan kerja di berbagai lapangan usaha. Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Mei 2026, jumlah angkatan kerja NTB bertambah menjadi 3,24 juta orang.
“Jumlah penduduk yang terserap di pasar kerja meningkat signifikan menjadi 3,14 juta orang seiring membaiknya iklim usaha,” katanya.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan terus membuktikan perannya sebagai tulang punggung utama penyedia lapangan kerja bagi warga lokal. Sektor ini sukses menyerap 1,07 juta tenaga kerja atau setara 33,95 persen dari total penduduk yang bekerja di seluruh kawasan.
“Luas panen padi melonjak tajam dari 13.748 hektare pada Februari menjadi 30.248 hektare pada Mei 2026,” jelasnya.
Peningkatan luas panen secara langsung mendongkrak volume produksi gabah kering giling dari 74.984 ton menjadi 158.559 ton pada periode yang sama. Kondisi pesat ini secara efektif menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) NTB hingga berada pada angka 2,98 persen.
“Pasar kerja di daerah kita terbukti sangat tangguh menyerap tambahan angkatan kerja baru,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi NTB juga menyambut positif lonjakan indikator ekonomi makro tersebut karena dampak kinerjanya terasa langsung oleh masyarakat bawah. Pemerintah daerah menilai bahwa sinergi antarinstansi menjadi kunci utama keberhasilan menjaga stabilitas daya beli masyarakat secara luas.
“Kinerja pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini berbanding lurus dengan perbaikan tingkat kesejahteraan hidup masyarakat luas,” kata Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi NTB Dr. H. Ahsanul Halik.
Tingkat kemiskinan di NTB tercatat turun menjadi 11,17 persen pada Maret 2026, alias menyusut 0,21 persen poin dibanding September 2025. Penurunan ini memperlihatkan bahwa program keberpihakan ekonomi berjalan efektif dan tepat sasaran di lapangan.
“Secara absolut, jumlah warga miskin berkurang sebanyak 26,07 ribu orang dalam kurun waktu satu tahun terakhir,” jelasnya.
Indikator pemerataan pendapatan juga menunjukkan perbaikan signifikan yang ditandai dengan penurunan angka Gini Ratio NTB menjadi 0,358 pada Maret 2026. Capaian ini mengonfirmasi bahwa distribusi hasil pembangunan di daerah terdistribusi secara lebih adil dan merata.
“Pangsa pengeluaran kelompok 40 persen penduduk terbawah mencapai 19,57 persen, yang masuk kategori ketimpangan rendah versi Bank Dunia,” katanya.
Meski demikian, pemerintah daerah bersama instansi terkait berkomitmen untuk tidak cepat berpuas diri dengan deretan angka keberhasilan ini. Pemerintah bertekad mengatasi tantangan struktural yang tersisa, seperti memperbanyak porsi pekerja formal serta menciptakan lapangan kerja berdaya saing tinggi.
“Pemerintah terus terpacu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan menjangkau hingga wilayah perdesaan,” ujarnya.
Ke depan, koordinasi lintas sektor antara pemerintah provinsi, BPS, dan instansi vertikal akan terus diperkuat guna menjaga momentum pertumbuhan ini. Penguatan sektor industri olahan dan pariwisata akan terus dikawal agar menjadi pilar pendongkrak ekonomi masyarakat yang tahan goncangan.
“Tantangan utama kita adalah menjaga konsistensi momentum ini agar manfaat pembangunan benar-benar menghadirkan kesejahteraan merata bagi seluruh warga NTB,” pungkasnya.
