(Lombok Timur, PorosLombok.com) – Relawan pasangan calon Bupati Lombok Timur, H. Syamsul Luthfi dan H. Abdul Wahid (Luthfi – Wahid), diinstruksikan untuk segera mendata warga miskin yang belum mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang mudah dan gratis. Temuan di lapangan menunjukkan masih banyak warga miskin yang belum sepenuhnya terakses layanan tersebut.
Dalam berbagai pertemuan dengan relawan, H. M. Syamsul Luthfi mengingatkan pentingnya pendataan bagi warga yang belum mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan gratis. “Masalah ini tidak hanya terjadi di daerah kita, tetapi hampir di seluruh daerah di Indonesia,” ujar Luthfi pada Kamis (3/10/2024).
Perubahan data penduduk akibat migrasi, kelahiran, dan kematian menuntut pemerintah daerah untuk terus mengikuti perkembangan zaman dan menyediakan data yang selalu terbarukan. “Karena itu, relawan Luthfi – Wahid harus peka terhadap setiap perubahan di masyarakat,” tambahnya.
Luthfi juga menyoroti ketimpangan dalam pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP), di mana banyak warga miskin tidak menerima KIP, sementara warga dari ekonomi menengah ke atas justru memilikinya. “Ini menyebabkan kecemburuan sosial. Jika Luthfi – Wahid terpilih memimpin Lombok Timur, kekurangan program KIP dari pemerintah pusat akan ditutupi dengan penerbitan Kartu Lotim Pintar (KLP) yang dibiayai oleh APBD Lombok Timur,” jelasnya, memastikan semua warga miskin mendapatkan pendidikan gratis.
Hal serupa berlaku untuk kesehatan, di mana banyak warga miskin yang belum terlayani karena keterbatasan Kartu Indonesia Sehat (KIS). “Kami akan menerbitkan Kartu Lotim Sehat (KLS) dengan dana APBD Lotim untuk warga yang belum terakses layanan kesehatan,” ujar cucu pahlawan nasional almagfurulahu Maulanasyeikh TGKHM. Zainuddin Abdul Madjid ini. “Sehingga tidak ada lagi diskriminasi pelayanan kesehatan di Lombok Timur,” imbuh mantan anggota DPR RI dua periode ini.
Pendataan oleh relawan sejak dini, menurut Syamsul Luthfi, akan melengkapi data yang sudah ada di pemerintah daerah. “Sehingga jika Luthfi – Wahid memimpin Lombok Timur, implementasi program bisa lebih mudah dilakukan tanpa menimbulkan kecemburuan,” tuturnya.
Menyoal keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat, Luthfi menegaskan pengalaman dalam dinamika penganggaran selama di DPR RI akan bermanfaat. “Sebesar apa pun anggaran yang dibutuhkan, selama untuk pendidikan dan kesehatan masyarakat miskin, kita akan usahakan,” katanya dengan penuh semangat.
Tidak hanya bergantung pada transfer pusat, Luthfi menargetkan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). “Dalam lima tahun kepemimpinan Luthfi – Wahid, Insya Allah, PAD akan kita tingkatkan hingga Rp1 triliun,” ucapnya, dengan tujuan menambah alokasi anggaran dari pusat.
Program yang diusung, sambung Luthfi, realistis baik dari segi pendanaan maupun pelaksanaan. “Oleh karena itu, data sangat penting, baik untuk pelayanan pendidikan dan kesehatan, maupun sumber PAD yang akan dikelola lebih baik,” ungkapnya. Di sinilah pentingnya pendataan dilakukan sambil relawan mensosialisasikan program Luthfi – Wahid. **
