PorosLombok.com – Pemerintah Provinsi NTB memperkuat pembangunan wilayah pinggiran sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah melalui peluncuran program strategis terintegrasi, Senin (25/5/2026).

Langkah taktis tersebut diambil untuk memastikan seluruh intervensi program pengentasan kemiskinan bergerak dalam satu arah yang sama. Penataan ini berfokus pada sinkronisasi data serta orkestrasi pembangunan dari tingkat bawah.

“Saya percaya upaya membangun bangsa harus dimulai dari titik paling bawah, yaitu desa,” ujar Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.

Lalu Muhamad Iqbal menekankan bahwa wilayah pedesaan tidak boleh lagi dipandang sekadar sebagai objek pembangunan. Kawasan ini harus bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan baru yang mampu menggerakkan masyarakat secara mandiri.

Aparatur pemerintah daerah kini tengah gencar melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan ekstrem di lapangan. Pemetaan persoalan spesifik dilakukan agar penyaluran bantuan tepat sasaran dan berdampak langsung.

“Selama ini program masuk sendiri-sendiri, tidak saling terhubung,” katanya.

Gubernur menjelaskan bahwa banyak bantuan sektor swasta maupun lembaga internasional tidak memberikan dampak signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi akibat ketiadaan koordinasi yang terarah.

Konsep kawasan berdaya ini dirancang untuk memperkuat sektor ketahanan pangan serta menjaga kelestarian hutan secara berkelanjutan. Skema tersebut juga mengintegrasikan potensi pariwisata kelas dunia berbasis kekuatan lokal.

“Kapasitas fiskal kita mengalami tekanan akibat penurunan transfer pusat,” ujarnya.

Ia mengungkapkan bahwa penyusutan dana transfer dari pemerintah pusat serta melonjaknya beban belanja daerah menjadi tantangan berat. Namun, program penguatan wilayah pinggiran ini tetap dipertahankan sebagai prioritas utama.

Kebijakan afirmatif tersebut diyakini mampu melahirkan efek berganda terhadap stabilitas ekonomi makro di tingkat regional. Pola pembangunan yang inklusif menjadi jaminan bagi meratanya kesejahteraan warga.

“Tahun ini, melalui Desa Berdaya saja, ada sekitar Rp128 miliar yang langsung turun ke desa,” jelasnya.

Lalu Muhamad Iqbal memaparkan bahwa akumulasi stimulus finansial yang mengalir ke tingkat bawah bersumber dari berbagai instansi. Jika digabungkan dengan program lintas sektor, perputaran uang di masyarakat sangat tinggi.

Angka perputaran modal yang menembus ratusan miliar tersebut diharapkan mampu memicu lahirnya lapangan kerja baru. Stimulus ini menjadi instrumen penting untuk memulihkan daya beli masyarakat di akar rumput.

“Dana Rp300 juta mungkin terlihat kecil jika berjalan tanpa perencanaan,” ucapnya.

Mantan duta besar tersebut mengingatkan para kepala desa agar mengelola alokasi anggaran dengan penuh tanggung jawab. Penggunaan dana wajib mengedepankan asas transparansi serta kreativitas yang berorientasi jangka panjang.

Setiap rupiah dari kas daerah harus berfungsi sebagai pemantik tumbuhnya aktivitas usaha mikro yang produktif. Aparat desa dilarang keras menggunakan anggaran untuk program konsumtif yang tidak memiliki nilai tambah.

“Tunjukkan bahwa desa-desa di NTB mampu mengelola program dengan baik,” pungkasnya.*