Lombok Timur, PorosLombok – Kabupaten Lombok Timur menyimpan paradoks besar dalam persoalan ketenagakerjaan. Jumlah warganya yang merantau sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) mencapai 305 ribu jiwa, tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Namun, di sisi lain, 17 ribu penduduk di daerah itu masih terjebak dalam jerat pengangguran.
Angka-angka tersebut diungkap langsung oleh Bupati Lombok Timur, Haerul Warisin, dalam acara pembukaan dan penutupan pelatihan vokasi dan produktivitas tenaga kerja di Aula Lembaga Latihan Kerja (LLK) Selong, Kamis, (17/04).
Bupati yang akrab disapa H. Iron itu menyebut, kondisi ini mencerminkan wajah ganda pembangunan daerah: keberhasilan menembus pasar kerja internasional, namun sekaligus kegagalan menciptakan lapangan kerja lokal.
“305 ribu itu bukan angka kecil. Tapi ini sekaligus mengingatkan kita, ada sesuatu yang tidak beres dengan sistem ketenagakerjaan di daerah,” kata H. Iron dalam sambutannya.
Menurut dia, tingginya angka PMI menunjukkan satu hal: banyak warga Lombok Timur yang memiliki keberanian dan semangat untuk keluar dari zona nyaman. Mereka berani mencari penghidupan di negeri orang, bahkan dengan risiko tinggi.
Namun di balik semangat itu, tersembunyi kegagalan struktural. Lombok Timur tak mampu menyerap tenaga kerjanya sendiri. Industri lokal stagnan, pertanian tradisional kehilangan daya tarik, dan sektor jasa belum cukup berkembang.
“Inilah ironi kita. Kita sukses mengekspor tenaga kerja, tapi gagal menciptakan pekerjaan di rumah sendiri,” ujarnya.
Remitansi dari para PMI memang memberi napas pada perekonomian desa-desa di Lotim. Namun, ketergantungan terhadap kiriman uang dari luar negeri menyisakan dampak jangka panjang yang tak ringan: perpecahan keluarga, eksploitasi tenaga kerja, hingga keterasingan sosial.
H. Iron menyebut, tak sedikit dari para PMI yang pulang kampung dalam keadaan lelah, trauma, bahkan bangkrut. Tanpa keterampilan tambahan dan dukungan usaha, mereka kembali menjadi bagian dari barisan pengangguran.
Karena itu, pelatihan vokasi dinilainya sebagai salah satu jalan keluar. “Kita ingin yang pulang dari luar negeri punya skill. Begitu juga yang belum berangkat, harus punya keterampilan agar tidak berangkat secara buta,” ujarnya.
Ia juga menyinggung soal pelayanan keimigrasian. Dengan jumlah PMI sebesar itu, menurutnya, sudah selayaknya Lombok Timur memiliki kantor imigrasi sendiri, bukan lagi hanya sebatas kantor perbantuan.
“Sangat tidak masuk akal, daerah dengan PMI terbesar masih harus mengurus paspor ke luar kota,” katanya.
Kondisi ini, lanjutnya, harus menjadi perhatian pemerintah pusat. Ia mendesak agar perubahan status Kantor Imigrasi Perbantuan Mataram di Lotim menjadi kantor definitif bisa segera terwujud.
H. Iron pun mengajak semua pihak, terutama dinas terkait, untuk tidak sekadar berbangga dengan banyaknya warga yang bekerja di luar negeri. Tantangan utama, menurutnya, adalah menciptakan daya tarik ekonomi di daerah.
“Kalau lapangan kerja di sini tidak menarik, maka pilihan mereka tetap ke luar negeri. Kita harus ubah ini,” katanya.
Pelatihan vokasi yang digelar LLK Selong menjadi salah satu strategi kecil yang ingin diperbesar dampaknya. Pemerintah daerah, kata H. Iron, akan mendorong perluasan program pelatihan dan dukungan peralatan kerja melalui dana DBHCHT dan sumber lainnya.
Ia juga berpesan kepada para peserta pelatihan agar tidak lagi menunggu peluang menjadi PNS atau pegawai kontrak. “Pekerjaan itu diciptakan, bukan ditunggu,” ujarnya.
Acara pelatihan hari itu ditutup dengan penyerahan bantuan alat praktik berupa mesin jahit, peralatan tata boga, dan alat bengkel secara simbolis kepada para peserta.
Namun bagi H. Iron, yang terpenting bukanlah acara seremoni. Ia ingin angka pengangguran di Lotim tak lagi menjadi bayang-bayang di balik angka fantastis pekerja migran.
(arul | PorosLombok)
