(PorosLombok.com) — Istana Negara menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan dengan skema pemberian makanan langsung di sekolah, meski muncul usulan agar bantuan tersebut dialihkan menjadi uang tunai untuk orang tua murid.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) sudah mempertimbangkan berbagai masukan, termasuk ide penggantian bentuk bantuan. Namun, setelah ditelaah, skema langsung dinilai lebih efektif.
“Ide itu sah-sah saja untuk didiskusikan. Namun, untuk saat ini, skema pemberian makan siang langsung di sekolah tetap yang terbaik,” ujarnya di Jakarta, Jumat (19/9).
Usulan perubahan muncul dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris. Politikus PDIP itu menilai pelaksanaan MBG masih bermasalah karena adanya kelemahan pada standard operating procedure (SOP) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Charles mengungkapkan, beberapa kasus keracunan siswa terjadi karena proses pengolahan yang tidak sesuai standar. Bahan makanan kerap disiapkan sejak malam, sementara memasak dan pengemasan dilakukan lama sebelum waktu makan siang. Kondisi ini membuat makanan rentan terkontaminasi bakteri.
“Jika diberikan dalam bentuk uang tunai, orang tua bisa langsung menyediakan makanan sehat bagi anaknya. Ini sekaligus mengurangi risiko keracunan,” kata Charles.
Meski demikian, Istana menilai permasalahan yang muncul bukan alasan untuk mengubah skema program. Pemerintah menegaskan setiap catatan yang diberikan masyarakat maupun DPR akan dijadikan bahan evaluasi.
“Masukan seperti ini tentu kami terima, dan akan dijadikan koreksi untuk memperbaiki jalannya program MBG ke depan,” tambah Prasetyo.
Sejauh ini, kasus keracunan memang menjadi sorotan di sejumlah daerah. Namun, pemerintah menegaskan perbaikan SOP dan pengawasan ketat di lapangan lebih dibutuhkan ketimbang mengubah bentuk bantuan.
Program MBG sendiri menjadi salah satu prioritas nasional untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak Indonesia. Pemerintah berharap, dengan perbaikan berkelanjutan, MBG dapat berjalan lebih baik tanpa menimbulkan persoalan baru.
(Redaksi/PorosLombok)
