LOTIM – PorosLombok.com | Menyusul akan berakhirnya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023, sementara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak baru dijadwalkan pada November 2024, maka dibutuhkan dokumen perencanaan jangka menengah antara sebagai pedoman penjabat bupati.
Nantinya susunan perencanaan itu untuk pembangunan selama jangka waktu 2024-2026 atau sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD yang merupakan penjabaran Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada serentak, 2024 mendatang.
Terkait hal itu, Sekretaris Daerah Lombok Timur H.Muhammad Juaini Taofik berharap kepada peserta forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal rencana pembangunan daerah (RPD) kabupaten Lombok Timur tahun 2024-2026 untuk memberikan masukan dan saran yang akan memperkaya draf atau rancangan dokumen tersebut.
Forum yang dihadiri seluruh pimpinan OPD, Asisten, staf ahli, Camat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga non pemerintahan, dan tokoh masyarakat tersebut diharapkan dapat merumuskan isu-isu strategis, sasaran, fokus, dan arah kebijakan, serta prioritas pembangunan tahun 2024-2026.
Salah satu poin Sekda adalah pentingnya pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang hingga saat ini masih belum dapat diadopsi Pemda Lombok Timur. Ia menyebut SPBE tidak hanya memudahkan masyarakat, tetapi juga memudahkan Pemerintah dalam upaya pelayanan kepada masyarakat.
Karenanya ia berharap ini menjadi perhatian untuk dimuat dalam RPD tersebut, ”pada masa transisi bisa menyiapkan SPBE yang matang. Harus dimulai dari yang kecil,” ungkap Sekda.
Diharapkannya pula agar ke depan seluruh OPD memiliki aplikasi yang dapat mendorong kinerja pemerintahan, memudahkan pelayanan kepada masyarakat.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga diingatkan Sekda. Kendati pencapaian Lombok Timur pada lima tahun terakhir terus membaik, terutama terkait indeks pembangunan manusia (IPM), akan tetapi beberapa aspek masih harus diperhatikan.
Angka gagal tumbuh (stunting) yang percepatan penurunannya baik, masih harus mengejar target 14% standar nasional. Demikian pula dengan pendapatan per kapita. Sekda meminta agar dilakukan intervensi ke akar masalah. Ia menilai pertanian sebagai salah satu sektor penopang perekonomian masyarakat tidak ditinggalkan.
Forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal RPD tahun 2024-2026 tersebut berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur pada Kamis (2/3). Forum ini dihadiri pula ketua DPRD Lombok Timur yang menyampaikan saran dan masukan/ pokok pikiran dewan sebagai salah satu materi. ***
