Poroslombok.com , LOTIM –
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Mikro dan Menengah (Kemenkop-UKM) RI kembali akan menyalurkan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau UMKM.
Hal itu berdasarkan informasi yang disampaikan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lombok Timur, Hj. Masnan, saat dikonfirmasi poroslombok.com di ruang kerjanya, Selasa (20/9/22).
Dikataka Hj. Masnan, Lombok Timur sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar di provinsi NTB akan mendapatkan kuota terbanyak dibanding kabupaten/kota yang lain.
Dimana, tambah dia, berdasarkan hasil zoom meeting yang digelar oleh Diskop UKM NTB pada Senin 19 September 2022 tentang BPUM, telah disepakati calon penerima adalah masyarakat yang belum menerima pada tahun 2021 lalu.
“Jadi itu sesuai dengan instruksi dari bapak Presiden, agar tercipta azas pemerataan,” jelasnya.
Berdasarkan data yang ada pada Diskop UKM Lotim, dimana jumlah masyarakat yang mendaftarkan diri pada tahun 2021 lalu tersisa sebanyak 19.529 orang yang belum menerima pada tahun 2021.
Lalu apakah semuanya akan mendapatkan bantuan tersebut?, jawabannya, terang Hj. Masnan, adalah berdasarkan hasil verifikasi.
Dan setelah diverifikasi, tambahnya lagi, ternyata hanya 10.900 orang yang layak mendapatkan bantuan BPUM 2022, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh kementerian koperasi dan UMKM.
Dia menjelaskan, sebanyak 8.629 orang yang tidak lolos verifikasi karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan, atau tidak memiliki kelengkapan data.
“Misalnya, setelah diverifikasi ke lapangan ternyata sudah 6 bulan orangnya di malaysia. Ada juga yang cuma ada nama tapi NIK-nya tidak ada. Ada juga yang tidak memiliki Surat Keterangan Usaha,” terangnya.
Namun demikian, bagi yang tidak memenuhi kriteria pada bantuan BPUM tersebut akan diupayakan untuk mendapatkan bantuan dari APBD, sesuai hasil rapat beberapa waktu lalu bersama beberapa kepala OPD terkait.
Selain itu juga, Diskop sebagai perpanjangan tangan pemda lotim akan meminta kepada pemerintah pusat dalam hal ini Kemenkop dan UMKM agar lombok timur mendapatkan kuota yang lebih banyak dari kabupaten lain, mengingat penduduk lotim terpadat di NTB.
Diungkapkan Hj. Masnan, jumlah UMKM Lombok Timur diprediksi berjumlah 122.000, sedangkan yang ada by name by adress hanya 22.981 di tahun 2021. Karnanya, Diskop Lotim diberikan mandat untuk menentukan enumerator yang ada di lotim.
Profesi enumerator atau sering disebut petugas enumerator, terang dia, adalah petugas pencacah atau periset yang bertugas mengumpulkan data kolektif atau wawancara dari pintu ke pintu.
Kemudian, tambah dia, ada juga petugas verifikator yang bertugas memverifikasi hasil enumerator. Petugas enumator berjumlah 244 orang dan petugas verifikator berjumlah 16 orang.
“Kita diberikan waktu dari tiga bulan yang lalu, dibatasi sampai bulan Oktober besok, untuk melihat berapa sih jumlah UMKM di Lotim, NTB, bahkan se-Indonesia,” bebernya.
Dikatakan lebih lanjut, pelaksanaan enumerator tersebut menggunakan aplikasi SIDT (Sistem Informasi Data Tunggal). Sehingga nanti jumlah UMKM itu, by name by adressnya berada di Dinas Koperasi.
“Nah bagaimana dengan UMKM di pertanian atau di daerah pesisir seperti pedagang ikan dan lain sebagainya, semuanya nanti ada klaster-klasternya, semuanya nanti datanya ada di sini,” tandasnya.
Sehingga, urai dia, dalam rangka pemberian bantuan di pusat tidak mengalami tumpang tindih, karna sudah melalui Sistem Informasi Data Tunggal. Adapun besaran yang akan diterima masing-masing orang adalah Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
(anas/pl)
