(PorosLombok.com) – Pemangkasan anggaran desa hingga 70 persen pada tahun 2026 menghantui keberlangsungan desa wisata di Lombok Timur (Lotim).

Kepala Dinas Pariwisata Lotim, Widayat, meminta pemerintah desa tidak memaksakan diri membangun semua sektor di tengah keterbatasan dana.

​”Desa harus bijak dan memprioritaskan unggulan di desa itu. Tidak bisa dengan dana sedikit akan membangun banyak hal, karena desa bukan malaikat,” tegas Widayat, kepada PorosLombok.com. Selasa (13/1/2026).

​Widayat menyadari kekhawatiran para kepala desa mengenai potensi “mati suri” sektor pariwisata akibat minimnya anggaran. Namun, ia menekankan agar anggaran yang tersedia dialokasikan seoptimal mungkin pada potensi yang paling menonjol.

​”Gunakan anggaran secerdas mungkin. Kalau memang potensinya wisata, silakan dikembangkan. Tetapi kalau susah, ya cari prioritas unggulan lain,” imbuhnya.

​Kondisi efisiensi ini diakui Widayat tidak hanya terjadi di tingkat desa, tetapi juga di Dinas Pariwisata. Inovasi menjadi kunci utama agar program pembangunan dan promosi tetap berjalan di tengah tekanan finansial.

​”Kita juga mengalami efisiensi. Namun, sebisa mungkin kita gunakan dana seoptimal mungkin sesuai prioritas pemerintahan. Harus inovatif,” jelasnya.

​Ia mendorong desa wisata yang telah mengantongi SK pemerintah daerah untuk mulai bergerak mandiri. Fokus utamanya adalah menciptakan kegiatan atau unit usaha yang mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa (PADes).

​”Intinya bagaimana desa mandiri untuk meng-cover dana efisiensi itu. Kita dorong kegiatan yang bisa menghasilkan PADes,” pungkas Widayat.

​Sebelumnya, sejumlah kepala desa mengeluhkan minimnya intervensi anggaran dari kabupaten untuk pengembangan desa wisata.

Kondisi ini dinilai menjadi tantangan berat, terutama dalam mendukung target pemerintah menurunkan angka kemiskinan ekstrem melalui program promosi desa.

(arul/PorosLombok)