PorosLombok.com — Kepala Badan Kepegawaian Negara Prof Dr Zudan Arif Fakrulloh SH MH mendorong Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengubah cara berpikir demi mempercepat pelayanan publik saat apel kedisiplinan di halaman Kantor Gubernur NTB, Senin (21/9/2026).
Gubernur NTB H Lalu Muhamad Iqbal hadir mendampingi Prof Zudan dalam agenda yang diikuti seluruh pejabat pimpinan tinggi, administrator, pengawas, hingga pejabat fungsional. Apel tersebut menjadi momentum penting untuk menegaskan arah baru tata kelola birokrasi di wilayah setempat.
Dukungan sebanyak 23.837 pegawai bernota pendidikan tinggi menjadi modal utama Pemprov NTB. Komposisi ASN yang didominasi usia produktif tersebut harus ditransformasikan menjadi energi baru yang mampu bekerja secara lincah serta berorientasi penuh pada penyelesaian masalah warga.
Perkembangan teknologi aplikasi keuangan dan pasar online menjadi contoh nyata perubahan era. Masyarakat modern saat ini sudah terbiasa mendapatkan akses kemudahan tanpa harus membuang waktu hadir secara fisik maupun berdiri menanti antrean panjang di lokasi pelayanan.
“Pelayanan yang datang kepada pelanggan, bukan pelanggan yang datang antre,” ujarnya.
Pergeseran mindset pegawai pemerintahan harus berfokus pada hasil nyata ketimbang formalitas. Tiga poin utama perubahan mencakup paradigma melayani, penyederhanaan prosedur administratif, serta keaktifan jajaran pegawai dalam merespons kebutuhan masyarakat tanpa menunggu instruksi.
Konsep kerja “CEPAT” diperkenalkan sebagai standar baru pelayanan publik daerah. Pendekatan ini mencakup keutamaan layanan warga, penyelesaian sistemik, pemantauan real-time, fleksibilitas perbaikan dari feedback publik, hingga pemeliharaan integritas data secara aman.
Sektor pembangunan manusia, penguatan ekonomi lokal, sektor agromaritim, pariwisata, hingga mitigasi bencana membutuhkan dukungan administrasi yang fleksibel. Langkah akselerasi pada sektor pendukung dianggap sangat krusial agar seluruh target pembangunan daerah tercapai.
“Misi ketujuh harus lari lebih dulu, supaya enam misi lainnya bisa berlari,” tegasnya.
Jajaran birokrasi diminta aktif membantu membukakan jalan bagi para pelaku usaha kecil. Penguatan peran ini bertujuan memperluas akses pasar bagi komoditas petani, nelayan, perajin lokal, hingga pelaku industri pariwisata agar mampu menembus pasar nasional dan global.
Dinas Kominfotik NTB dituntut mampu memimpin pengintegrasian potensi daerah lewat saluran digital. Promosi kuliner khas seperti Ayam Taliwang secara masif oleh seluruh pegawai di jejaring online menjadi contoh konkret dalam menggerakkan roda perekonomian warga secara kolaboratif.
Setiap kepala perangkat daerah diinstruksikan segera menginventarisasi masalah pelayanan. Pembenahan difokuskan pada satu jenis layanan dengan tingkat keluhan tertinggi untuk dipangkas alur prosedurnya serta ditargetkan rampung terdigitalisasi dalam kurun waktu 30 hari.
Evaluasi berkala bakal diterapkan setiap tiga bulan sekali untuk memantau perkembangan. Pengawasan ketat ini bertujuan memastikan setiap program perbaikan berjalan sesuai tenggat waktu serta menghasilkan standar pelayanan publik yang transparan dan dapat diukur.
Kepercayaan masyarakat menjadi muara utama dari seluruh rangkaian perbaikan tata kelola ini. Setiap aparatur sipil wajib membuktikan dedikasi kerja melalui tindak lanjut yang cepat, tepat, berintegritas, serta memberikan dampak langsung terhadap kehidupan warga.
“Kita tidak dinilai dari tebalnya berkas, tetapi dari cepatnya masalah rakyat selesai,” pesannya.
Inovasi kerja ini diharapkan mampu merealisasikan visi daerah secara nyata di lapangan. Perubahan kultur birokrasi menjadi kunci utama dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar mempermudah urusan publik dan mendorong kemajuan daerah secara menyeluruh.*
