LOTIM. POROSLOMBOK – Belakangan ini carut marut pemberitaan BPNT di Lombok Timur menjadi Tranding Topic ditengah-tengah masyarakat dan di media sosial. Hal ini karena banyaknya keluhan masyarakat terhadap kualitas barang (sembako) yang diterima tidak layak bahkan ada yang rusak.
Hal ini tentunya tidak sesuai dengan unsur 6 T. yakni tepat sasaran, tepat harga, tepat jumlah, tepat mutu, tepat waktu dan tepat administrasi. Dalam hal ini masalah yang paling dikeluhkan oleh para KPM penerima BPNT yaitu tidak tepat mutu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Desa Jenggik Utara Nasri, Memberikan pandangannya serta penjelasan Khusus untuk penyaluran program BPNT sembako, dirinya mengaku mendapat banyak laporan dari masyarakat penerima BPNT.
“Ada beberapa ibu-ibu yang datang mengeluhkan kacang tanah yang diterima tidak sampai 2 hari sudah rusak, ada kutunya. Kemudian beras yang diterima juga kutuan” tutur kades kepada media poros lombok, Minggu (1/1/2020).
Nasri menambahkan, awalnya BPNT disalurkan melalui BUMDES dan dampaknya luar biasa kepada masyarakat. Pengepul-pengepul beras yang ada di Jenggik Utara merasa terbantu karena tidak hanya mengandalkan pasar di luar, akan tetapi mereka juga mampu berkontribusi untuk warga yang ada di desanya sendiri. Kemudian telur, banyak pengepul telur di Jenggik Utara yang mampu menyiapkan telur berapapun kebutuhan untuk BPNT di desa Jenggik Utara.
Kegiatan tersebut menurutnya berjalan sekitar 3 atau 4 bulan, kemudian diambil alih kembali oleh pihak BRI. menurutnya pihak BRI akan menunjuk agen terdekat sebagai penyalur, sehingga pihak desa tidak bisa berbuat banyak. Akan tetapi belangan ini banyak masyarakat khususnya di desa Jenggik Utara yang merasa tidak puas karena kualitas barang/sembako yang diterima tidak sesuai mutu.
Nasri berharap agar BPNT dapat dikelola kembali lewat desa melalui BUMDES. sehingga sekurang-kurangnya Bumdes desa akan hidup kembali di usaha atau di bidang sembako yang di jalani. Menurutnya, jika Bumdes ini sudah berjalan tentunya akan memberikan peluang pekerjaan untuk masyarakat sekitar. sebagai contoh, jika BPNT di pegang BUMDES tentunya akan butuh pengemasan, butuh biaya angkutan dan lainya, yang tidak lepas dari peluang pekerjaan di ciptakan melalui BUMDES itu sendiri.
“Mudah-mudahan ini bisa di realisasikan bisa disetujui oleh pemerintah Kabupaten Lombok Timur dan di kembalikan kepada desa untuk selanjutnya desa tentunya akan menunjuk kembali BUMDES sebagai pengelola” harap Nasri.
Lanjut Nasri, dampaknya jika dikelola oleh BUMDES ketika ada keluhan-keluhan seperti kualitas barang yang tidak bagus, maka pihak pemdes bertanggung jawab untuk meninjau, mengevaluasi dan memeriksa ketika ada kekurangan-kekurangan bahkan ada kerusakan-kerusakan sembako yang kemudian sangat mudah untuk menekan BUMDES.
“Nah kalau halnya seperti sekarang ini siapa yang mau kita salahkan, kita mau kembalikan ke TKSK nya itu hal yang tidak mungkin. Kalaupun di komplain ke agen paling jawabannya besok kita perbaiki” ketusnya.
Masih menurut Nasri, Kalau diserahkan di desa tentunya pemerintah desa akan menjaga kualitas untuk pengadaan barang itu sendiri supaya layak konsumsi oleh masyarakat. Tentunya pihak Pemdes akan menunjuk penyuplai barang dengan memberdayakan masyarakat yang tentunya benar-benar menjaga kualitas dan kepuasan konsumen.
“Karena barang ini dibeli bukan kita minta, justru harga yang diberikan oleh program itu kan sudah harga standar bukan harga pasar lagi, karena ini partai besar dan tidak selayaknya pengepul atau supplier ini akan mengambil kesempatan disitu, dalam arti mencari keuntungan dengan memberikan sembako yang tidak layak konsumsi atau rusak” ucapnya.
Terakhir dirinya berharap agar supaya pengadaan dan penyaluran BPNT bisa dikembalikan ke desa, sehingga Pemdes dan masyarakat bisa mengawal agar apa yang diterima masyarakat sebagai hak masyarakat bisa benar-benar dijaga, baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. sehingga masyarakat yang menerima haknya sesuai dengan ketentuan yang di harapkan pemerintah.
(Mr)
